Kompas.com - 21/10/2014, 10:15 WIB
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi para istri berfoto bersama saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPresiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi para istri berfoto bersama saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ditantang serius dan fokus menjawab besarnya harapan publik. Salah sedikit, kepercayaan publik akan hilang dan dukungan bakal merosot.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Fisipol Unpad) Obsatar Sinaga menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK akan berhadapan dengan dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama adalah masyarakat yang cerdas secara politik dan ia sebut sebagai basis pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat pemilu presiden lalu.

"Kelompok masyarakat ini sudah mengintip seluruh program Jokowi-JK, salah atau benar akan dikritik," kata Obsatar, saat dihubungi, Selasa (21/10/2014).

Kelompok masyarakat kedua, kata Obsatar, adalah kelompok masyarakat di akar rumput. Kelompok masyarakat ini akan mengukur kinerja Jokowi-JK dari hal yang mereka rasakan.

"Kelompok masyarakat kedua ini lebih mudah dipenuhi sepanjang Jokowi-JK bisa menampilkan semua rencana awal dalam kampanyenya seperti kartu sehat dan kartu pintar," ujarnya.

Tantangan lainnya, kata Obsatar, adalah dukungan untuk Jokowi-JK di parlemen yang masih didominasi Koalisi Merah Putih. Parlemen menjadi tantangan paling serius karena akan mengkritisi keras rencana anggaran yang disusun pemerintahan Jokowi-JK.

"Di sinilah perlunya Jokowi-JK punya menteri yang profesional, jago lobi dan mampu membaca denyut nadi rakyat," pungkas Obsatar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Nasional
KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

Nasional
Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Nasional
Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.