Banjir Kritik Akan Jadi Tantangan Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2014, 10:15 WIB
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi para istri berfoto bersama saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPresiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi para istri berfoto bersama saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ditantang serius dan fokus menjawab besarnya harapan publik. Salah sedikit, kepercayaan publik akan hilang dan dukungan bakal merosot.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Fisipol Unpad) Obsatar Sinaga menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK akan berhadapan dengan dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama adalah masyarakat yang cerdas secara politik dan ia sebut sebagai basis pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat pemilu presiden lalu.

"Kelompok masyarakat ini sudah mengintip seluruh program Jokowi-JK, salah atau benar akan dikritik," kata Obsatar, saat dihubungi, Selasa (21/10/2014).

Kelompok masyarakat kedua, kata Obsatar, adalah kelompok masyarakat di akar rumput. Kelompok masyarakat ini akan mengukur kinerja Jokowi-JK dari hal yang mereka rasakan.

"Kelompok masyarakat kedua ini lebih mudah dipenuhi sepanjang Jokowi-JK bisa menampilkan semua rencana awal dalam kampanyenya seperti kartu sehat dan kartu pintar," ujarnya.

Tantangan lainnya, kata Obsatar, adalah dukungan untuk Jokowi-JK di parlemen yang masih didominasi Koalisi Merah Putih. Parlemen menjadi tantangan paling serius karena akan mengkritisi keras rencana anggaran yang disusun pemerintahan Jokowi-JK.

"Di sinilah perlunya Jokowi-JK punya menteri yang profesional, jago lobi dan mampu membaca denyut nadi rakyat," pungkas Obsatar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X