Kompas.com - 20/10/2014, 14:24 WIB
Wakil Presiden Boediono, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden terpilih Joko Widodo (kiri-kanan) melambaikan tangan ke arah wartawan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senin (20/10/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILWakil Presiden Boediono, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden terpilih Joko Widodo (kiri-kanan) melambaikan tangan ke arah wartawan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senin (20/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua MPR Zulkifli Hasan memuji pidato perdana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPD/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Menurut dia, program-program yang disampaikan dalam pidato tersebut sangat baik untuk Indonesia ke depan.

"Program-programnya sangat the best untuk kepentingan nasional," kata Zulkifli seusai pelantikan, Senin siang.

Zulkifli mengatakan, kompetisi antara Jokowi dan Prabowo Subianto atau Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat sudah selesai. Kini saatnya bersama-sama membangun bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. "Rakyatlah yang harus mendapat yang terbaik dalam kompetisi selama ini," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, DPR akan tetap kritis dalam mengawal pemerintahan yang dijalankan Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kalla. "Kritis itu biasa, check and balances, parlemen yang kuat dan pemerintahan yang bekerja dengan baik," tambahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X