Salah Tafsir Jokowi

Kompas.com - 20/10/2014, 11:30 WIB
Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAPresiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.
EditorTri Wahono


Oleh: Radhar Panca Dahana

Sejujurnya sangat menjenuhkan—bahkan menggelikan—untuk berpikir atau menulis mengenai hal yang hari-hari ini menjadi tren atau semacam trending topic dalam media sosial.
Sebuah kecenderungan yang menyuburkan tumbuhnya fashioned atau fad intellectual. Semacam pemikir atau pengamat yang menggunakan kelincahan literer dan pelisanan, bukan pikirannya, sekadar sebagai gincu untuk mengikuti isu publik seperti kita tergiur oleh busana dan gadget terbaru hanya karena renda-renda atau fitur tambahan yang lucu.

Namun, itulah yang harus saya lakukan, sekali lagi, membahas sebuah frasa pendek "revolusi mental", produk politik yang bagi saya lebih menghebohkan, lebih besar, bahkan berpeluang lebih mampu menciptakan perubahan fundamental, ketimbang kursi kekuasaan (kepresidenan) yang akhirnya dimenangi seseorang lewat proses yang melodramatik dan sarat preseden. Kedua hal itu berhulu kepada seorang pengusaha mebel yang tidak punya latar elitis atau kelas penguasa dalam dimensi apa pun, seorang dengan kesederhanaan begawan: Joko Widodo (Jokowi).

Peluang menciptakan perubahan fundamental, satu bentuk perubahan yang secara instingtif diharapkan masyarakat banyak, itulah yang menurut saya perlu dikawal, jika dapat dibantu secara maksimal, sekurangnya menghindarinya dari pendangkalan makna, reduksi dari tujuan-tujuan idealnya, bahkan penyelewengan dari intensi dasarnya. Hal ini menjadi urgen ketika ternyata banyak salah tafsir terjadi pada ide itu, berangkat dari salah tafsir tentang empunya ide itu sendiri, Jokowi. Impresi, harapan palsu, hingga ilusi terhadap sosok Jokowilah harus dicegah karena tidak saja merugikan Jokowi sendiri, pada gilirannya ia akan merugikan signifikansi hingga implementasi dari "revolusi mental" yang menjadi tag line kekuasaan yang kini digenggamnya.

Kecerdasan tradisional

Hal pertama dan utama adalah pencitraan stigmatik yang menganggap Jokowi memiliki kecerdasan—katakanlah—sebagaimana yang kita bayangkan ada pada Obama atau tokoh dunia lain. Bahkan juga apabila dibandingkan dengan seorang direktur atau eksekutif sebuah organisasi/perusahaan pun, performa Jokowi sesungguhnya di bawah standar atau kategori-kategori canggih manajemen-performatif modern. Karena itu, Anda akan merugi jika mengharapkan, misalnya, Jokowi dapat mempresentasi konsep atau ide-ide (kenegaraan atau pemerintahannya) laiknya seorang eksekutif andal.

Pelisanan atau retorikanya sungguh tak cakap, diksinya miskin, bahasa tubuh kaku, paralingual tak mampu dimainkan untuk memperkuat pernyataannya sendiri, bahasa Inggris tak fasih, bicara simbol atau visual display tidak mahir, dan seterusnya. Kualitas mediokratik presentasinya mungkin ada pada tingkatan middle-manager. Jokowi tentu saja tidak sama sekali tak cerdas. Dalam standar atau paham kecerdasan yang, misalnya, kita dapatkan dari seorang Habibie, Gus Dur, apalagi Soekarno, bahkan ahli-ahli retorika yang silih ganti tampil di layar datar televisi. Namun, mengapa ia begitu hebat? Mengapa ia bisa menaklukkan lebih dari separuh rakyat negeri ini, dan menjadi seorang pemimpin tertinggi, menumbangkan begitu banyak tokoh cerdas, berpengalaman, bermodal besar, berjaringan luas, dan sebagainya?

Jawabannya cuma satu: Jokowi "cerdas". Bukan cerdas dalam pengertian modern yang akademik, saintifikal, atau berbasis pada rasionalisme-materialistik atau logosentrisme oksidental, sebagaimana tokoh-tokoh kita sejak masa pergerakan awal dulu. Jokowi "hanyalah" sarjana strata satu kehutanan, tidak lebih. Apa yang dimiliki Jokowi adalah semacam ”kecerdasan” tradisional, bisa juga primordial, yang dia dapatkan semata dari penghayatannya yang tulen pada sumber pengetahuan yang ada di dalam nature atau alam bawah sadarnya sebagai bagian organik dari suku Jawa. Inilah satu bentuk kecerdasan yang tak pernah dan mungkin tak bisa dipetakan, disistematisasi, difalsifikasi atau diteorisasikan oleh pelbagai bentuk epistemologi yang ada saat ini.

Kecerdasan ini memang tidak "disadari" ("sadar" dalam pengertian akal yang sistematikanya dikelola oleh rasionalisme positif), tetapi ia eksis atau mengendap begitu saja dalam diri kita. Kita umumnya, tidak hanya tidak "menyadari", tetapi juga tidak "mengetahui" karena kecerdasan itu sejak kanak kita tutupi (cover) dengan satu bentuk kultur/adab dengan kecerdasan yang sangat lain/berbeda. Kultur/adab kontinental yang kita internalisasi sejak PAUD hingga posdoktoral.

Kapasitas dan kapabilitas dari kecerdasan tradisional ini, jika tidak seimbang, saya kira, lebih ampuh ketimbang kecerdasan rasional modern. Kapabilitasnya dalam mengidentifikasi masalah, menemukan substansi, mengkreasi solusinya yang inovatif, dan mengimplementasikannya dalam praksis (kebijakan) hidup sehari-hari. Kecerdasan ini tidak bermain di atas meja, dalam angka-angka, eksposisi ilmiah atau simpulan-simpulan spekulatif yang reduksionistik, sebagaimana hasil riset-riset sejumlah laboratorium sosial.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program 'Swab Test' Gratis

Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program "Swab Test" Gratis

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X