BJ Habibie Kenang Cara Seleksi Menteri di Zaman Suharto

Kompas.com - 19/10/2014, 06:52 WIB
Presiden ke-3 BJ Habibie saat wawancara khusus dengan Kompas TV di kediamannya Jalan Patra Kuningan XIII Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam wawancara itu Habibie memberikan beberapa saran untuk presiden terpilih Joko Widodo. Ihsanuddin/KOMPAS.comPresiden ke-3 BJ Habibie saat wawancara khusus dengan Kompas TV di kediamannya Jalan Patra Kuningan XIII Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam wawancara itu Habibie memberikan beberapa saran untuk presiden terpilih Joko Widodo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErvan Hardoko
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Indonesia ke-3 Baharudin Jusuf Habibie memberikan saran kepada presiden terpilih Joko Widodo dalam memilih para menteri untuk kabinetnya mendatang.

Habibie, menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai wakil presiden di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Habibie mengenang, saat itu dia bersama Soeharto duduk empat mata untuk mendiskusikan nama-nama yang pantas mengisi kursi menteri di kabinet.

Proses diskusi, kata Habibie, tak selalu berjalan mulus. Terkadang perbedaan pendapat membuat pemilihan menteri menjadi alot. Ketika Habibie merasa tidak setuju dengan nama menteri yang diusulkan Soeharto, dia langsung mengatakannya dengan terus terang.

"Saran saya itu ada yang dia (Soeharto) terima, dia oke. Tapi ada yang dia tidak terima, dan dia marah-marah sama saya," kata Habibie saat diwawancarai Kompas TV, di kediamannya, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014) sore.

Jika sudah terjadi perbedaan pendapat seperti itu, Habibie tak bisa lagi berbuat banyak. Soeharto akan tetap mengusung nama yang dipilihnya, meski Habibie tidak menyetujuinya. "Dia (Soeharto) bilang, 'pokoknya menterinya ini. Saya kan presidennya'. Kata saya silakan, tapi saya tahu menurut saya itu salah," ujar Habibie.

Pria yang akrab disapa Rudi oleh kerabat dekatnya ini menyayangkan sikap Soeharto yang tak mau mendengarkan masukan dalam memilih seorang menteri. Meskipun memilih menteri adalah hak prerogatif presiden, namun masukan dari berbagai pihak menurut dia tetap penting untuk didengarkan.

Di era demokrasi seperti ini, kata Habibie, usulan nama menteri tidak hanya datang dari presiden, wakil presiden, atau ketua umum partai politik. Usulan nama menteri bahkan datang langsung dari rakyat. Sehingga, Habibie berharap Jokowi bisa mempertimbangkan keinginan rakyat itu.

"Pak Jokowi tahu apa yang dikehendaki rakyat dan Pak Jokowi sudah memberikan beberapa janji-janji yang dicatat rakyat," kata Habibie.

Habibie yang dikenal dengan prestasinya dalam industri pesawat terbang ini kemudian hanya memberikan dua saran tambahan untuk Jokowi. "Saran saya, pertama karakter orang tersebut, perilakunya. Misalnya, dia itu mempunyai karakter dan budaya, kalau dia bilang merah, merah. Tidak hari ini merah besok hijau lusa putih. Penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki pembantu seperti itu," ujar Habibie.

Saran kedua, lanjut Habibie, para menteri harus profesional dan mengerti betul mengenai kementerian yang dipimpinnya. Keputusan Jokowi untuk mengisi 15 Menterinya dari unsur parpol, menurut dia tidak masalah jika mereka dapat bekerja secara profesional di bidangnya.

"Saya yakin tidak ada yang sempurna. Tidak bisa kita harapkan langsung Pak Jokowi tok selesai. Untuk hal itu, kalau Pak Jokowi, mengambil orang dan partai, karena alasan apa saja, maka yang masuk ke kabinet itu harus setia. Tidak (setia0 pada inti partainya tapi setia pada program nasional," kata penulis buku Habibie dan Ainun ini.

Untuk wawancara lengkap dengan BJ Habibie nantikan di Kompas TV, tepat pada hari pelantikan Jokowi-JK, Senin, 20 Oktober 2014.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Nasional
Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X