Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Minta Fraksi Gerindra Hadir dan Tertib Saat Jokowi-JK Dilantik

Kompas.com - 17/10/2014, 16:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi kepada semua anggota Fraksi Gerindra di parlemen untuk menghadiri acara pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bagi Prabowo, persaingan politik tidak lantas memecah belah dan semua wajib memenuhi undangan untuk hadir pada acara pelantikan tersebut.

"Saya sudah beri arahan ke Fraksi Gerindra untuk hadir di pelantikan dan jadi wakil rakyat yang baik," kata Prabowo saat menerima kedatangan pimpinan MPR di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014) sore.

Prabowo menyebutkan, instruksi tersebut ia berikan saat dirinya belum menerima undangan pelantikan Jokowi-JK dari MPR. Secara pribadi, ia ingin hadir dan memenuhi undangan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan diri hadir dalam acara itu karena ada pertemuan di luar negeri pada akhir pekan ini. "Kalau saya diundang, itu adat istiadat Indonesia hukumnya wajib untuk hadir," ucap Prabowo.

Ucapan Prabowo itu sontak disambut baik oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan tiga Wakil Ketua MPR, yaitu Oesman Sapta Odang, Mahyudin, dan EE Mangindaan. "Alhamdulillah...," ujar mereka serempak.

Meski demikian, Prabowo menyatakan bahwa dirinya baru akan hadir jika urusannya di luar negeri selesai sebelum 20 Oktober 2014. Ia berjanji akan berusaha keras agar dapat tiba di Jakarta sesegera mungkin dan hadir tepat waktu pada acara pelantikan Jokowi-JK. "Tapi saya tidak ngarang, dan bukan alasan politik. Saya harus berangkat ke luar negeri, harusnya kemarin, tapi saya tunda. Kalau urusan saya selesai Sabtu atau Minggu, Minggu malam pun saya akan kembali ke Jakarta," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com