Gerindra: Banyak Pendukung Minta Prabowo Tak Hadiri Pelantikan Jokowi-JK

Kompas.com - 16/10/2014, 10:57 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memastikan hadir dalam acara pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Pelantikan akan digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014).

Alasannya, Prabowo belum menerima undangan dari MPR dan ada permintaan dari para pendukung agar mantan calon presiden itu tak perlu menghadiri acara pelantikan tersebut.

"Suara dari pendukung Prabowo-Hatta sangat besar agar tidak menghadiri acara pelantikan. Namun, Pak Prabowo terus mempertimbangkan hal yang paling baik," kata Muzani di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Muzani tak menjelaskan rinci soal permintaan dari para pendukung Prabowo tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan melalui telepon dan pesan singkat.

Pada Rabu (15/10/2014) malam, kata Muzani, Prabowo menggelar rapat bersama para elite Partai Gerindra. Agenda rapat tersebut salah satunya membicarakan apakah Prabowo hadir dalam pelantikan Jokowi-JK atau tidak.

"Sampai tadi malam, Pak Prabowo belum menerima undangan pelantikan itu. Pak Prabowo akan mempertimbangkan dengan bijak, akan dipilih yang paling baik," ujarnya.

Rencananya, pimpinan MPR baru akan menyampaikan undangan pelantikan kepada Prabowo pada Jumat (17/10/2014). Muzani menegaskan, Prabowo memiliki hak untuk memenuhi atau menolak memenuhi undangan tersebut nantinya.

Menurut Muzani, undangan itu hanya bersifat pribadi, dan tak perlu dijadikan polemik jika Prabowo nantinya benar-benar tidak hadir.

"Bu Megawati juga tidak hadir saat SBY dilantik tahun 2009. Tidak ada keharusan hadir, itu hanya seremoni biasa, undangan yang sifatnya pribadi," ucap Muzani.

Berbeda dengan Prabowo, mantan calon wakil presiden Hatta Rajasa justru memastikan bakal hadir saat Jokowi-JK dilantik. Hatta bahkan mewajibkan semua anggota Fraksi PAN untuk hadir. (Baca: Hatta Ingin Prabowo Hadiri Pelantikan Jokowi-JK)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tipe Negara secara Yuridis

Tipe Negara secara Yuridis

Nasional
Tipe Negara Menurut Sejarah

Tipe Negara Menurut Sejarah

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Nasional
KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

Nasional
Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Nasional
Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Nasional
Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Nasional
Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.