Kompas.com - 14/10/2014, 15:09 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) FPI menjadi pihak terkait dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pandangannya, FPI menyebut pemikiran dari para pemohon ngawur dengan meminta legalisasi pernikahan beda agama.

"Jika kita mengikuti pola pikir pemohon yang super-ngawur, maka bukan hanya norma agama yang ditabrak, melainkan tata cara atau adat istiadat pernikahan setiap suku-suku di Indonesia menjadi tidak berarti," ujar kuasa hukum FPI, Mirzha Zulkaranain, saat membacakan keterangan dari FPI, di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

FPI berpandangan, pada hakikatnya, perkawinan adalah hal yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Tuhan sehingga mekanisme dan tata cara yang digunakan sudah ada dengan sendirinya bersamaan dengan lahirnya agama tersebut. Mirzha mengatakan, keabsahan suatu perkawinan sangat tepat ditentukan oleh tiap-tiap agama.

"Hal tersebut merupakan bagian dari ibadat dalam tiap-tiap agama," ucap Mirzha yang hadir bersama lima anggota lainnya dari FPI.

Mirzha juga mengatakan, dalil pemohon yang menyatakan bahwa negara melakukan penghakiman dalam perkawinan adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta. Menurut Mirzha, negara hanya menjadi fasilitator yang bersifat administratif karena negara dianggap telah mengakui keberadaan agama-agama yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, urusan prosesi dan sah atau tidak sahnya perkawinan diserahkan kepada tiap-tiap agama yang diakui di Indonesia.

"Perkawinan membutuhkan legalitas agama untuk menetapkan sah-tidaknya perkawinan," kata Mirzha.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang ketiga perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, DPR, pihak terkait, dan Kementerian Agama.

Perkara ini teregistrasi dengan nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon perkara ini adalah empat warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi.

Mereka menguji Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

Nasional
Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Nasional
Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

Nasional
Mutasi Perwira Tinggi Dinilai Sinyal Baik bagi Regenerasi Tubuh TNI AD

Mutasi Perwira Tinggi Dinilai Sinyal Baik bagi Regenerasi Tubuh TNI AD

Nasional
Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Nasional
Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.