TNI Anggap Prajurit yang Bekingi Bisnis BBM Ilegal sebagai Kenakalan Remaja

Kompas.com - 14/10/2014, 14:28 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyebut, keterlibatan anggota TNI dalam kasus BBM ilegal di Batam sebagai kenakalan remaja. Ia mengatakan, alasan keterlibatan prajurit TNI dalam bisnis jasa pengamanan hanya untuk mencari penghasilan tambahan.

"Istilahnya kenakalan remaja. Dari sekian banyak anggota TNI, pasti ada yang kelakuannya aneh-aneh," ujar Fuad, saat menjawab pertanyaan wartawan seputar keterlibatan anggota TNI, terkait kasus penyimpangan BBM bersubsidi di Batam saat jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Menurut Fuad, keterlibatan anggota TNI dalam bisnis jasa pengamanan tersebut merupakan kebiasaan prajurit di tingkat bawah yang berusaha mendapatkan penghasilan tambahan. Meski demikian, ia membantah jika tingkat kesejahteraan anggota TNI disebut rendah.

Hasil penyelidikan tim investigasi gabungan yang dilakukan menyusul terjadinya bentrokan antara anggota Brimob Polda Riau, dan anggota TNI Batalyon 134, di Batam, Kepulauan Riau, ditemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam jasa pengamanan gudang BBM bersubsidi ilegal. (baca: Hasil Investigasi, TNI Akui Prajurit Bekingi Gudang BBM Ilegal di Batam)


Menurut Kepolisian, tiga anggota TNI terlibat dalam kasus penimbunan BBM ilegal. Masing-masing berperan sebagai penjaga gudang, koordinator, dan broker bahan bakar minyak.

Fuad membantah jika perilaku tiga prajurit TNI tersebut sebelumnya sudah diketahui oleh para atasan. Menurut dia, para prajurit melakukan kerja sama dengan tersangka penimbun BBM atas keinginan pribadi. Ia berjanji akan segera melakukan proses hukum terhadap prajurit yang terbukti bersalah.

"Namun, kita komitmen, apabila ada yang melanggar, pasti kita hukum. Mengenai berat atau ringan hukuman, nanti akan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Disiplin Pidana Tentara," kata Fuad.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X