Perppu Pilkada Dianggap Permainan SBY untuk Manipulasi Suara Rakyat

Kompas.com - 13/10/2014, 16:37 WIB
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu, saat menggelar diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014). Koalisi tersebut tetap mendesak agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu, saat menggelar diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014). Koalisi tersebut tetap mendesak agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menganggap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota hanyalah sebuah permainan para politisi.

"Meskipun perppu adalah hak prerogatif presiden, itu hanya dijadikan permainan elite politik saja," ujar Jeirry dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).

Jeirry mempertanyakan syarat kegentingan dikeluarkannya perppu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, publik tidak pernah diberi tahu alasan yang jelas terkait kegentingan yang telah terjadi.

Menurut dia, perppu itu seharusnya tidak perlu ada jika Presiden SBY tegas dalam pembahasan Undang-Undang Pilkada dalam rapat paripurna DPR. Alasan SBY mengeluarkan perppu yang didasari pada keinginan masyarakat terhadap pilkada langsung, menurut Jeirry, hanya sekadar manipulasi suara rakyat yang digunakan untuk pencitraan.

"Kalau memang ada kegentingan yang terjadi, seharusnya tidak ada lagi perdebatan di DPR," kata Jeirry.

Sementara itu, Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu mengatakan, penerbitan perppu oleh SBY hanya didasari pada kegentingan yang terjadi di media sosial. Demi memulihkan citra yang baik di mata publik, kata Jojo, SBY akhirnya mengeluarkan perppu tersebut.

Setelah DPR mengesahkan UU Pilkada, selama beberapa hari muncul kecaman begitu besar terhadap SBY di media sosial Twitter. SBY dianggap tidak peka terhadap demokrasi karena menghilangkan hak rakyat untuk memilih kepala daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X