Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam 10 Hal Ini SBY Dianggap Gagal soal Kebijakan Politik Luar Negeri

Kompas.com - 12/10/2014, 16:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri atau Indonesia Civil Society Forum for Foreign Policy (ICFP) merilis 10 catatan rapor merah kebijakan politik luar negeri selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perwakilan ICFP dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Khoirun Nikmah di Jakarta, Minggu (12/10/2014), mengatakan, Indonesia selama ini sangat aktif mengikuti berbagai forum kerjasama internasional seperti G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Namun, keterlibatan tersebut masih belum mampu membawa pengaruh banyak bagi situasi di dalam negeri.

"Bahkan kebijakan luar negeri yan dikomitmenkan oleh SBY lebih banyak membawa kerugian bagi Indonesia dari sisi kerja sama ekonomi, politik, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia," ujar Nikmah.

Berikut adalah 10 hal yang dianggap sebagai kegagalan kebijakan luar negeri SBY versi ICFP:

1. Gagal melindungi buruh migran.
2. Pemenuhan pangan bergantung impor.
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam.
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang politik.
5. Diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri.
6. Ekstraktif industri dan tunduknya negara terhadap korporasi raksasa dan multinasional.
7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam dan ekstraktif masih jauh dari harapan.
8. Ketiadaan komitmen pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan barang dan jasa.
9. Tidak mampu menangani pelarian dan penghindaran pajak.
10. Diplomasi kerjasama ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan merugikaan petani, nelayan, buruh, perempuan, dan usaha rakyat kecil.

Untuk diketahui, selain INFID, forum ini terdiri dari berbagai organisasi lain seperti INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia dan Bina Desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com