Kompas.com - 12/10/2014, 16:18 WIB
Aksi unjuk rasa terkait ancaman deportasi dan perlakuan tak manusiawi terhadap TKI Indonesia yang berada di Arab Saudi dan terancam deportasi akibat tidak dapat memperbaharui dokumen. Jumat (8/11/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusAksi unjuk rasa terkait ancaman deportasi dan perlakuan tak manusiawi terhadap TKI Indonesia yang berada di Arab Saudi dan terancam deportasi akibat tidak dapat memperbaharui dokumen. Jumat (8/11/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemerhati Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Migrant Care, menilai politik luar negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun ini sudah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh migran.

"Selama masa reformasi, nyawa buruh migran yang paling 'murah' adalah masa pemerintahan SBY," kata Aktivis Migran Care, Wahyu Susilo, dalam konferensi pers "Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY" di Jakarta, Minggu (12/20/2014).

Selain Migrant Care, hadir perwakilan aktivis lain yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri, yakni INFID, IGJ, Walhi, PWYP, PATTIRO, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia dan Bina Desa.

Wahyu mengatakan, kebijakan di masa SBY lebih berorientasi pada mengirim TKI sebanyak-banyaknya demi mendapatkan devisa besar. Namun, pemerintah tidak melindungi warganya yang berada di negara lain.

"Pemerintah memperlakukan TKI seperti komoditi dan industri. Ini kegagalan utama politik luar negeri pemerintahan SBY," ujarnya.

Sepanjang 2013 saja, kata Wahyu, setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran di berbagai negara tujuan. Para korban mayoritas perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.

Menurut wahyu, ada 265 TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Sepanjang 10 tahun masa pemerintahan SBY, kata Wahyu, ada tiga buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati tanpa pembelaan yang berarti dari pemerintah. Tiga buruh itu adalah Yanti Iriayanti, Agus Damansiri dan Ruyati.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wahyu menambahkan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang TKI sangat lemah dan mudah sekali diabaikan. Bahkan, langkah pemerintah membentuk Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) tidak cukup bermanfaat. "Menurut survei pelayanan publik, lembaga itu adalah insitusi negara dengan kualitas pelayanan publik paling rendah," katanya.

Ironisnya, negara lain terbukti lebih menaruh perhatian kepada buruh Migran Indonesia. Wahyu mengatakan, pada pertemuan G20, Presiden Perancis justru mengecam eksekusi mati Ruyati dengan memprotes Arab Saudi yang mengeksekusi hukuman mati karena tidak sesuai hak asasi manusia. "SBY bungkam saja," kata Wahyu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.