Setelah KMP Kuasai Parlemen...

Kompas.com - 11/10/2014, 19:08 WIB
Kegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara.
EditorSandro Gatra

Pada 2009, posisi pimpinan DPR dikuasai kubu pendukung presiden dan wakil presiden terpilih SBY-Boediono. Aburizal Bakrie yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan JK membawa partainya untuk mendukung SBY-Boediono, meski saat Pilpres 2009 secara resmi Golkar mendukung JK-Wiranto dalam Pilpres 2009.

SBY-Boediono juga memberikan kursi menteri kepada sejumlah kader partai pendukung mereka.

Terulang

Situasi saat ini mirip tahun 2004. Pimpinan DPR dikuasai oleh kubu yang berseberangan dengan presiden-wakil presiden terpilih. Perbedaannya, pada 2004, SBY-JK akhirnya berhasil mengurangi kekuatan koalisi partai politik yang berseberangan dengan mereka. Sementara itu, KMP masih terlihat solid.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di pilpres lalu bergabung dengan KMP, ketika pemilihan MPR, memang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ketika pilpres mendukung Jokowi-JK. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian apakah PPP resmi bergabung dengan KIH atau tetap di KMP. Meski PPP bergabung ke KIH, juga belum dapat dipastikan kondisi itu akan membuat KMP lemah.

Sejarah politik Indonesia di era Reformasi menunjukkan, tawaran posisi menteri, meski tidak selalu, dapat membuat partai politik berpindah posisi. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Jokowi-JK akan menggunakan strategi menawarkan kursi menteri tersebut atau tidak.

Padahal, menambah kekuatan koalisi partai pendukung di parlemen menjadi salah salah langkah yang dapat dilakukan Jokowi-JK untuk mengurangi potensi kebuntuan pada pemerintahannya nanti, mengingat posisi pimpinan MPR dan DPR telah dikuasai KMP. Langkah Presiden menggunakan pendekatan koalisi dalam relasinya dengan legislatif bisa mengurangi peluang terjadinya kebuntuan dalam sistem presidensial multipartai (Djayadi Hanan, Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia).

Cara lain untuk mencegah kebuntuan pemerintahan adalah dengan menjaga komunikasi intensif antara pemerintah dan parlemen. Pertemuan rutin secara formal dan informal perlu selalu dijalankan oleh kedua belah pihak.

Kegagalan komunikasi dan kerja sama antara parlemen dan pemerintah dapat menjadi awal dari kebuntuan pemerintahan. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengganggu pelaksanaan program-program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan demokrasi pun bakal terhambat dan Indonesia berpotensi menjadi contoh negara yang kurang berhasil menerapkan demokrasi. Kita tentu menginginkan hal itu tidak terjadi. (A Tomy Trinugroho)

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X