Setelah KMP Kuasai Parlemen...

Kompas.com - 11/10/2014, 19:08 WIB
Kegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara.
EditorSandro Gatra


KOMPAS.com - KURSI pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya dikuasai Koalisi Merah Putih. Saat pemilihan presiden lalu, koalisi ini mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menemui banyak ganjalan dari parlemen setelah mereka dilantik 20 Oktober 2014. Ada kecemasan terjadi kebuntuan pemerintahan akibat konflik pemerintah dengan DPR yang dikuasai Koalisi merah Putih (KMP). Sistem pemerintahan presidensial yang dipilih Indonesia memang memungkinkan terjadinya kebuntuan semacam itu.

Sejak tahun 2004, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial murni, yang ditandai dengan dilakukannya pemilihan presiden secara langsung. Sebelum itu, presiden dipilih MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat.

Salah satu ciri sistem presidensial ialah keterpisahan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Keduanya sama-sama dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bisa saling menjatuhkan.

Presiden tak bisa membubarkan parlemen. Sebaliknya, DPR juga tidak bisa langsung memecat Presiden. Pemakzulan memang dapat dinisiasi oleh DPR, tetapi proses selanjutnya masih panjang dan rumit karena harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dibawa ke dalam sidang MPR.

Keterpisahan eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial memunculkan kritik terhadap sistem pemerintahan itu. Kebuntuan yang mungkin terjadi akibat konflik berlarut-larut antara eksekutif dan parlemen dikhawatirkan dapat menghancurkan demokrasi. Kegagalan sistem presidensial di negara-negara Amerika Latin, seperti Brasil dan Argentina, pada 1960-an dan 1970-an, sering dijadikan alasan keberatan terhadap penerapan sistem tersebut.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bisa diberhentikan lewat prosedur yang lebih mudah ketimbang presiden di sistem presidensial.

Persaingan

Pada 2004, pemilihan pimpinan DPR juga diwarnai aroma persaingan sisa-sisa pilpres. Ketika itu, koalisi pendukung capres-cawapres yang kalah, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, berhasil merebut posisi pimpinan DPR dengan Agung Laksono (Partai Golkar) menjadi Ketua DPR. Namun, presiden-wakil presiden terpilih
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) berhasil menarik satu per satu kekuatan koalisi pendukung Mega-Hasyim. Kubu yang berseberangan dengan SBY-JK pun menjadi tidak solid lagi.

Saat itu, akhirnya tinggal PDI-P yang tersisa tanpa perwakilan di pemerintahan SBY-JK. Keberhasilan JK menjadi Ketua Umum Partai Golkar ikut membantu memperkuat posisi pemerintah. Selama 2004-2009, meski tetap menghadapi sejumlah ganjalan, pemerintahan SBY-JK dapat berjalan dengan selamat hingga akhir masa tugas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X