Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imigrasi Denpasar Benarkan Paspor WNI Korban Mutilasi di Australia

Kompas.com - 07/10/2014, 12:43 WIB


DENPASAR, KOMPAS.com
- Kantor Imigrasi Kelas I-A Denpasar, Bali, membenarkan bahwa paspor WNI korban mutilasi di Brisbane, Australia diterbitkan di Denpasar.

Namun, nama yang tercantum di paspor adalah Febri Andriansyah (27). Sementara Mayang Prasetyo adalah nama tenar korban yang belakangan diketahui sebagai transgender atau waria.

"Memang betul paspor itu kami keluarkan sesuai akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga adalah Febri Andriansyah," kata Kepala Seksi Informasi Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas IA Denpasar, Saroha Manulang, di Denpasar, Selasa (7/10/2014).

Menurut dia, paspor dengan nomor W383811 itu dikeluarkan pada 7 Januari 2011 dan berlaku hingga 7 Januari 2016.

Dia menjelaskan bahwa Febri/Mayang berasal dari Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

"Kami mengeluarkan paspor itu bukan berdasarkan domisili tetapi sepanjang memenuhi syarat yang bisa dikeluarkan di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia," ucapnya.

Febri lahir di Tanjung Karang, 13 Februari 1987 dan merupakan anak dari pasangan Nuryanto dan Nining Sukarni.

Ia menjadi korban mutilasi di sebuah apartemen di Brisbane, Australia yang diduga dilakukan oleh pasangannya bernama Marcus Peter Volke.

Dari informasi yang beredar di sejumlah media di Australia, saat hendak akan ditangkap oleh polisi, Markus melarikan diri dan kemudian membunuh dirinya sendiri sekitar beberapa ratus meter dari tempat kejadian perkara.

Peristiwa tragis itupun mengguncang publik Australia mengingat korban ditemukan tewas dimutilasi dan beberapa potong tubuhnya direbus oleh pelaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com