Setya Novanto: DPR Akan Kembalikan Kepercayaan Rakyat

KOMPAS.com - Setya Novanto, politisi senior dari Partai Golkar, akhirnya terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019. Kini, tugas berat menanti karena ia harus mengembalikan kepercayaan publik kepada DPR di tengah kebekuan politik di antara dua kubu koalisi yang berseteru pasca Pemilu Presiden 9 Juli 2014 yang sudah mengarah pada krisis politik.

Sampai kini, persaingan politik akibat pilpres yang hanya diikuti dua pasang kandidat, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih terus berlanjut.

Persaingan itu masih terlihat hingga pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019, Rabu lalu. Partai-partai pendukung Prabowo-Hatta yang kalah dalam pilpres lalu balas menutup kesempatan partai pengusung presiden dan wapres terpilih Jokowi-JK untuk mengajukan calon pimpinan DPR melalui peraturan tata tertib DPR yang mengharuskan pimpinan DPR diajukan secara paket oleh lima fraksi.

Lalu, bagaimana Novanto menjalankan tugas beratnya sebagai Ketua DPR? Inilah petikan wawancara Kompas di tengah kesibukannya mempersiapkan strategi pemenangan pimpinan MPR bersama sejumlah pimpinan parpol di ruang kerjanya di Lantai 3, Gedung Nusantara III, DPR, Jumat (3/10/2014).

Apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah kegaduhan politik di parlemen?

Untuk mengembalikan kepercayaan publik tentu dibutuhkan parlemen yang kuat. Selain itu, kinerja dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan tentu juga harus ditingkatkan.

Khusus untuk bidang pengawasan atau kontrol pada pemerintah, sudah seharusnya semua parpol di parlemen bersatu. Selaku anggota DPR, semua harus melakukan fungsinya bersama, tidak boleh membedakan apakah ini Koalisi Indonesia Hebat atau apakah ini Koalisi Merah Putih.

Apabila pemerintah sekarang baik, melaksanakan program sesuai dengan ketentuan, tentu harus didukung bersama-sama. Sebaliknya, jika pemerintah ada penyimpangan, tidak sesuai, harus juga bersama-sama diluruskan.

Koalisi Merah Putih memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Apakah ini berarti DPR di bawah kepemimpinan Anda akan terus ”mengganggu” pemerintahan?

Isu yang beredar selama ini, karena dari Koalisi Merah Putih, Pak Novanto akan mengadakan reaksi-reaksi yang keras (pada pemerintahan Jokowi-JK). Lalu, kalau nanti presiden dilantik akan meminta anggota DPR tidak hadir. Semua isu itu tidak benar.

Kami ingin suasana politik tetap kondusif karena itulah yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi agar membaik. Kami menginginkan ada sinergi antara pemerintah dan DPR.

Bagaimana cara Anda mengatasi kegaduhan politik yang diperkirakan terus berlanjut?

Memang saya menyadari, bagaimanapun, di DPR ada dua (kubu), koalisi permanen Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Sebagai pimpinan DPR, saya tidak akan membeda-bedakan fraksi, apakah dari Koalisi Merah Putih atau dari Koalisi Indonesia Hebat. Soal perbedaan politik saya menghargai, tetapi dalam membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi, tentu saya tidak akan membeda-bedakan.

Meski begitu, satu hal yang diperlukan agar terbangun komunikasi yang baik, parpol dari kedua koalisi harus melepaskan diri dari arogansi-arogansi. Fraksi-fraksi harus bisa mengendalikan anak buah masing-masing agar tidak melakukan perbuatan yang berlebihan sehingga dinilai negatif oleh masyarakat. Seluruh anggota fraksi sebaiknya mendahulukan perdebatan yang konseptual dalam setiap rapat, terutama rapat paripurna. Bukan menunjukkan arogansi yang justru menambah penilaian negatif pada DPR.

Apakah ada pesan khusus dari Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar)?