Kompas.com - 05/10/2014, 12:04 WIB
Ketua DPR dan keempat wakilnya saat dilantik dalam sidang paripurna penetapan pimpinan DPR, di Gedung Rapat Paripurna Nusantara II DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang diwarnai aksi walk out ini menetapkan Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR-RI. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKetua DPR dan keempat wakilnya saat dilantik dalam sidang paripurna penetapan pimpinan DPR, di Gedung Rapat Paripurna Nusantara II DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang diwarnai aksi walk out ini menetapkan Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR-RI.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menampik adanya keterlibatan Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Setya Novanto dalam beberapa kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan, keperluan pemeriksaan Setya Novanto oleh KPK telah selesai.

"Kalau ada masalah kan pasti dipanggil lagi, dipanggil lagi. Tapi kan tidak ada, jadi bisa dipastikan, ya, sudah selesai," ujar Akbar di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Akbar mengatakan, ia pernah menanyakan langsung kepada Setya mengenai kabar tersebut. Menurut Setya, kata Akbar, semua keterangan dalam kesaksiannya kepada KPK terkait beberapa kasus korupsi sudah terpenuhi sehingga tidak perlu ditindaklanjuti.

"Dianggap jawabannya sudah diketahui dan dicatat KPK dan setelah itu tidak ada tindak lanjut. Dengan demikian, saya berpendapat masalahnya sudah selesai, mudah-mudahan," kata Akbar.

Menurut Akbar, tidak pelu ada evaluasi ulang atas dipilihnya Setya sebagai Ketua DPR. Akbar mengatakan, Bendahara Umum Partai Golkar tersebut telah ditetapkan secara konstitusional dengan berbagai pertimbangan penyeleksian.

"Itu sudah ditetapkan oleh mekanisme intern partai maupun oleh Dewan. Jadi secara formal, ya selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menyayangkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Abraham menyebut Setya berpotensi memiliki masalah hukum. Setya beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.

Mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin, menyebutkan keterlibatan Setya dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik. Tak hanya itu, nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.