Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/10/2014, 13:49 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Para anggota baru DPR periode 2014-2019 yang belum mendapatkan fasilitas rumah dinas akan mendapatkan "insentif" Rp 10 juta per bulan, di luar gaji pokok dan penghasilan bulanan mereka. Mereka juga mendapatkan uang muka mobil dinas.

"Insentif" Rp 10 juta itu merupakan biaya pengganti hanya untuk mereka yang belum mendapatkan rumah dinas. Di antara anggota DPR periode 2014-2019, ada anggota parlemen periode lalu, bahkan beberapa periode berturut-turut.

"Sampai Desember (2014, rumah dinas) belum bisa ditempati. Anggota (yang belum dapat rumah dinas) dapat uang pengganti akomodasi sekitar Rp 10 juta-an," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Desember 2014 merupakan tenggat waktu terakhir pengosongan rumah dinas bagi para anggota DPR periode 2009-2014 yang tak terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Menurut Dede, nominal tersebut sudah sangat memenuhi kebutuhan menyewa tempat tinggal maupun transportasi selama sebulan.

"Bisa jadi (uangnya untuk) menyewa apartemen, kalau nyewa kos-kosan paling cuma Rp 2 juta," ujar Dede. Namun, dia tak menjelaskan juga rencana pemakaian uang "tambahan" yang didapatkannya tersebut.

Mobil dinas dan gaji anggota DPR

Sementara itu, Dede tak menjawab gamblang saat ditanya soal fasilitas mobil dinas yang akan diterima oleh para anggota DPR ini. Dia hanya mengatakan bahwa mobil dinas itu harus aman dan menunjang kinerja.

"Parameter kenyamanan kan beda-beda, saya suka Jeep, kalau ibu-ibu cenderung suka sedan. Standarnya bukan pada jenis, tapi harus dilihat juga sisi penghematan anggarannya," ucap Dede.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan tak ada penambahan fasilitas apa pun untuk anggota DPR periode 2014-2019. Ia memastikan bahwa semua fasilitas dan tunjangan untuk anggota DPR baru itu sama dengan anggota DPR periode lima tahun sebelumnya.

Menurut Winantuningtyastiti, tiap anggota DPR akan mendapat gaji pokok Rp 4,2 juta per bulan. Di luar itu, ada juga tunjangan untuk keluarga, tunjangan pembayaran listrik, kesehatan, dan lainnya. Jika ditotal, sebut Winantuningtyastiti, penghasilan tiap anggota DPR per bulan berkisar antara Rp 58 juta hingga Rp 60 juta.

Sekretariat Jenderal DPR, imbuh Winantuningtyastiti, juga menyediakan fasilitas rumah dinas, ruang kerja, dan uang muka pembelian mobil setara mobil Toyota Innova, bagi setiap anggota DPR periode 2014-2019. Nilai nominalnya tak lebih dari Rp 150 juta.

"Jadi mohon maaf, tidak ada penambahan fasilitas untuk anggota DPR yang baru. Semua sama, termasuk bantuan untuk uang muka, pembelian mobil," ucap Win.

Data Fitra

Sementara itu, beberapa waktu lalu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir rincian pendapatan anggota DPR, yaitu sebagai berikut:

Penghasilan
Gaji pokok Rp 4,2 juta
Tunjangan suami istri Rp 420.000
Uang paket Rp 2 juta
Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta
Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1.594.345
Total penghasilan kotor Rp 17.914.345

Potongan-potongan
Iuran wajib 10 persen Rp 462.000
Pajak penghasilan PPH Rp 1.594.345
Total potongan Rp 2.056.345

Penghasilan kotor (Rp 17.914.345) dikurangi potongan (Rp 2.056.345), mendapatkan penghasilan bersih Rp 15,858 juta.

Penerimaan lain-lain

Tunjangan listrik dan telepon Rp 5,5 juta
Tunjangan peningkatan komunikasi intensif Rp 14,14 juta
Tunjangan kehormatan alat kelengkapan dewan Rp 3,72 juta
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan Rp 7,5 juta
Tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat Rp 8,5 juta
Tunjangan peningkatan fungsi legislasi Rp 5 juta
Tunjangan peningkatan fungsi anggaran Rp 5 juta

Jumlah penerimaan lain-lain Rp 49,36 juta

Jumlah Rp 49.360.000 itu dipotong dengan macam-macam pajak Rp 6.579.000 sehingga penerimaan bersih lain-lain ini menjadi Rp 42,781 juta.

Penjumlahan dari penghasilan bersih dan penerimaan bersih lain-lain tersebut mendapati Rp 15,858 juta ditambah Rp 42,781 juta sebagai pendapatan yang dibawa pulang ke rumah alias take home pay senilai Rp 58,639 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.