SBY Keluarkan Perppu, Kepala Daerah Pikir Ulang Uji Materi UU Pilkada

Kompas.com - 03/10/2014, 13:43 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan pernyataan saat acara rapat koordinasi nasional luar biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014). Para bupati dan wali kota memberikan pernyataan sikap menolak rencana penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung karena akan menghilangkan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui calon pemimpinnya. TRIBUNNEWS/HERUDINWali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan pernyataan saat acara rapat koordinasi nasional luar biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014). Para bupati dan wali kota memberikan pernyataan sikap menolak rencana penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung karena akan menghilangkan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui calon pemimpinnya.
|
EditorGlori K. Wadrianto
BANDUNG, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan dua perppu untuk membatalkan pelaksanaan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Kamis (2/10/2014) malam.

Hal tersebut ternyata membuat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadi bimbang dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Apeksi Wilayah Jawa, Ridwan Kamil, mengatakan, dengan dikeluarkannya perppu tersebut, Apeksi akan mengkaji ulang niat untuk menggugat ke MK. "Dengan perppu ini saya mau tahu dulu karena saya ke MK itu diminta organisasi wali kota dan bupati," kata Emil saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jumat (3/10/2014).

Emil menambahkan, hari ini dia dan kepala daerah lainnya akan melakukan koordinasi lebih lanjut agar perjuangan ke MK tidak menjadi sia-sia. "Hari ini mau diskusi dulu, dengan adanya perppu ini masih perlu atau tidak dilanjut (ke MK). Kalau tidak perlu, ngapain dilanjut, buang-buang energi," kata dia.

Meski demikian, jika memang gugatan dilanjut, dia mengaku tidak akan keberatan. "Kaptennya ini kan ada di Ketua Apeksi dan Apkasi, saya hanya nyumbang pengacara dan staf ahli," tandas dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X