Kompas.com - 03/10/2014, 01:57 WIB
Sejumlah anggota DPR maju memprotes pimpinan sementara DPR Popong Otje Djunjunan bersama Ade Rizky Pratama dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). TRIBUN / DANY PERMANASejumlah anggota DPR maju memprotes pimpinan sementara DPR Popong Otje Djunjunan bersama Ade Rizky Pratama dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Penulis Jodhi Yudono
|
EditorJodhi Yudono
Catatan Kaki Jodhi Yudono

Rasanya tak ada bangsa yang sekreatif bangsa kita, baik dalam soal seni, teknologi, politik, maupun yang bersifat iseng.

Dalam soal seni, karya-karya seni kita sudah diakui oleh dunia. Sebut saja, batik, keris, Candi Borobudur. Kita juga memiliki nama-nama kreator yang mendunia sejak zaman dulu, sebut saja Raden Saleh, Affandi, hingga yang mutakhir adalah pianis Ananda Sukarlan.

Dalam soal teknologi, siswa-siswa usia SLTA kita juga sudah banyak yang pandai membuat mobil atau piranti teknologi lainnya. Tetangga saya di desa di kawasan Wangon, Banyumas, hanya berbekal peralatan sederhana, mampu mengubah mesin slep padi menjadi mobil-mobil berbentuk kereta yang kini mulai menjamur di berbagai tempat sebagai mobil wisata.

Dalam bidang politik....
Wah, daftar kreativitas kita bisa sangat panjang, terutama yang terjadi belakangan ini, yakni menjelang berakhirnya DPR periode 2009-2014 dan saat sidang paripurna untuk memilih pimpinan DPR.

Para anggota dewan periode 2009-2014, di akhir masa jabatannya, melakukan kreativitas yang tak ketulungan hebatnya. Bayangkanlah saudara, tradisi yang sudah menjadi fatsun politik, bisa diubah dengan begitu mudahnya. Ya, tradisi memberi jabatan ketua bagi pemenang Pemilu, diubah menjadi siapa saja bisa jadi ketua asal dipilih mayoritas anggota DPR. Kebanggaan sebagai pemenang Pemilu, atau sama artinya sebagai partai yang dipilih oleh paling banyak rakyat, bisa tak berarti apa-apa jika sang pemenang tak kreatif menjalin kongkalikong dengan partai lainnya.

Seperti yang terjadi kali ini, lantaran PDI Perjuangan tak kreatif, dengan memberi janji, misalnya akan memberi jabatan menteri atau privillage kepada parpol yang tidak sevisi, maka, kendati menjadi pemenang PEMILU dan pemenang presiden, PDIP bisa ditekikung di tikungan. Walhasil, PDIP pun tak beroleh jabatan strategis di DPR maupun MPR.

Dan hasil kreativitas tersebut menemukan muaranya pada rapat Paripurna DPR-RI tanggal 2 Oktober 2014 dini hari, yang dihadiri 555 anggota itu pun memunculkan susunan pimpinan DPR sebagai berikut:
Ketua DPR : Setya Novanto ( Fraksi Partai Golkar), dan empat Wakil Ketua:
Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)
Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat)
Fahri Hamzah (Fraksi PKS)
Taufik Kurniawan (Fraksi PAN)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kreativitas itu pun terus berlanjut. Atas nama penghematan biaya dan ekses negatif lainnya,  Pilkada Bupati, Walikota dan Gubernur, dibikin tak langung, alias dipilih oleh DORD. Maka sistem Pilkada langsung sebagai produk reformasi 1998, pun berhasil diubah oleh DPR menjadi Pilkada tak langsung. Waktu sepuluh tahun menjadi mubazir dan kita pun kembali ke masa Orde Baru, di mana kekuasaan tertinggi untuk memilih bupati, walikota, gubernur, berada di tangan DPRD.

Maka kita pun seperti memutar kembali film sejarah politik negeri ini. Kita menyaksikan kembali betapa para kepala daerah itu tak menghamba ke rakyat, melainkan menghamba kepada para anggota dewan. Rakyat menjadi hal yang tak begitu penting untuk diperhatikan, sebab, yang utama untuk diperhatikan adalah para anggota dewan yang terhormat. Merekalah yang harus diperhatikan, lahir dan batin.

Pilkada langsung maupun tak langsung memang masih bisa kita perdebatkan, tetapi bahwa kita sudah menghabiskan waktu sepuluh tahun untuk menguji Pilkada langsung, rasanya menjadi tergesa-gesa jika di akhir masa bakti DPR 2009-2014 mengubahnya menjadi Pilkada tak langsung.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.