Kompas.com - 02/10/2014, 15:47 WIB
Calon persiden Joko Widodo (tengah) dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang (kanan) menghadiri acara hari jadi ke-41 HKTI di Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014). HKTI versi Oesman Sapta ini mendukung pasangan Jokowi-JK karena mampu memperbaiki kesejahteraan petani di Indonesia. TRIBUNNEWS/HERUDINCalon persiden Joko Widodo (tengah) dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang (kanan) menghadiri acara hari jadi ke-41 HKTI di Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014). HKTI versi Oesman Sapta ini mendukung pasangan Jokowi-JK karena mampu memperbaiki kesejahteraan petani di Indonesia.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta, mengatakan, jika nantinya dipercaya menjadi ketua DPD, dia akan menyosialisasikan DPD agar lebih dikenal masyarakat. Selama ini, dia mengatakan, orang lebih mengenal DPR daripada DPD.

"Penguatan DPD sekarang belum secara utuh tersosialisasi di masyarakat," ucap Oesman di Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Oesman mengatakan, saat ini, cara-cara yang ditempuh untuk menyosialisasikan DPD tidak bisa lagi melalui orang per orang atau organisasi. Menurut dia, cara tersebut tidak akan menjangkau masyarakat di lapisan bawah. Dia mengatakan, saat ini, DPD perlu mendekati media cetak dan elektronik, termasuk media online.

"Karena ini eranya media," ucap Oesman.

Oesman mengatakan, para anggota DPD harus bisa berperan di tingkat pusat untuk mewakili daerahnya. Dia juga menginginkan adanya hubungan harmonis antara DPD, DPR, dan masyarakat.

"Harus ada kesetaraan," ucap Oesman.

Pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan digelar pada Kamis siang ini di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta. Sedianya, pemilihan digelar pada Rabu (1/10/2014) malam, tetapi ditunda karena katerbatasan waktu.

"Semalam tidak bisa dilakukan pemilihan karena waktunya molor, ada pembuatan jadwal dan beberapa anggota mengusulkan agar tata tertibnya diubah," kata anggota DPD, Gede Pasek Suardika, saat dihubungi, Kamis pagi. 

Pasek menjelaskan, sesuai jadwal, pemilihan ketua DPD digelar mulai pukul 14.00 WIB. Beberapa anggota DPD telah mendeklarasikan diri untuk bertarung merebut posisi DPD 1. Ada yang mendeklarasikan diri sendiri, ada pula yang maju karena mendapatkan dukungan dari anggota lain di DPD.

Pasek menyebutkan, anggota DPD yang mendeklarasikan diri sebagai calon ketua adalah Irman Gusman, Oesman Sapta, dan GKR Hemas. Sementara itu, Pasek, yang juga akan maju sebagai calon ketua, mengaku mendapatkan dukungan dari anggota lain.

"Kalau saya tidak deklarasi, tetapi didukung teman-teman. Kita lihat nanti, yang pasti calonnya harus merupakan perwakilan dari masing-masing wilayah," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.