Batal, Rencana SBY Tak Teken RUU Pilkada

Kompas.com - 30/09/2014, 05:04 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan pernyataan pers terkait polemik RUU Pilkada di bandara Halim Perdana Kusuma, Selasa (29/9/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan pernyataan pers terkait polemik RUU Pilkada di bandara Halim Perdana Kusuma, Selasa (29/9/2014).
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awalnya berencana tidak menandatangani Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang baru disahkan beberapa hari lalu setelah mendapat protes dari masyarakat yang cukup kuat. Namun, rencana itu akhirnya urung dilakukan Presiden setelah ia berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

Presiden menuturkan, dia berkonsultasi dengan Hamdan saat di Osaka, Jepang, soal Pasal 20 UUD 1945. Di dalam pasal itu disebutkan, Rancangan Undang-Undang Pilkada disahkan sebagai undang-undang setelah mendapat persetujuan bersama DPR dan presiden.

"Saya ingin dapatkan pandangan dari MK tentang tafsir Pasal 20 itu. Misalnya, karena secara eksplisit, kalau saya belum beri persetujuan tertulis atas hasil di DPR RI, apakah masih ada jalan bagi saya untuk tidak berikan persetujuan," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers setelah rapat terbatas begitu tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (30/9/2014) pagi.

Dari penjelasan Hamdan, SBY mendapatkan pandangan bahwa menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah saat pengesahan RUU berhak memberikan persetujuan. Pasalnya, menteri itu dianggap sebagai wakil dari presiden.

"Tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak setuju atas hasil sidang paripurna DPR," ungkap dia.


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X