Kompas.com - 29/09/2014, 21:03 WIB
Sejumlah masyarakat Papua yang menyaksikan jalannya sidang pengesahan RUU Daerah Otonom Baru rusuh di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senin (29/9/2014). Kerusuhan itu terjadi saat Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar mengusulkan penundaan pengesahan RUU DOB. kompas.com/dani prabowoSejumlah masyarakat Papua yang menyaksikan jalannya sidang pengesahan RUU Daerah Otonom Baru rusuh di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senin (29/9/2014). Kerusuhan itu terjadi saat Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar mengusulkan penundaan pengesahan RUU DOB.
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekitar 200 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan areal sekitar Komplek Parlemen, Senin (29/9/2014) malam ini. Mereka mulai menghalau ratusan masyarakat adat yang hadir untuk menyaksikan pengesahan daerah otonomi baru.

Tampak personil dari satuan Brimob bergerak perlahan membuat barikade. Beberapa di antaranya pun sudah siap memegang senjata gas air mata untuk mengantisipasi kejadian terburuk.

Polisi memulai dialog dan meminta agar masyarakat yang tak berkepentingan untuk meninggalkan lokasi dan kembali ke kediamannya masing-masing. Tampak di antaranya masyarakat dari Garut, Manokwari, hingga Sumatera Barat yang berjumlah ratusan.

Sejak rapat paripurna dibuka, mereka memang sudah mulai merangsek masuk. Lantaran kapasitas ruangan yang tak mencukupi mereka hanya bisa menyaksikan jalannya pengesahan daerah otonom baru dari sebuah layar di luar gedung.

Situasi sempat memanas ketika Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengungkapkan pembatalan pengesahan daerah otonomi baru. Agun menuturkan pengesahan ini batal karena tidak ada kata sepakat antara DPR dengan pemerinfah. Padahal, sebelumnya pemerintag menilai sudah ada 21 daerah yang layak dimekarkan.

Rapat sempat diskors untuk dilakukan lobi kembali antara Komisi II dengan pemerintah karena teriakan dan protes masyarakat daerah yang memadati ruang paripurna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X