Ketua DPR Yakin Didukung NU dan Muhammadiyah untuk UU Pilkada

Kompas.com - 29/09/2014, 17:21 WIB
Ketua DPR Marzuki Alie KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPR Marzuki Alie
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai kekecewaan publik terhadap aksi meninggalkan ruangan atau walk out dari sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan daerah yang dilakukan Partai Demokrat adalah suatu hal yang biasa. Dia mengklaim aksi Demokrat itu turut mendapat dukungan yang besar dari dua ormas islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Biasalah itu (kekecewaan publik), ada yang senang (juga), NU mendukung, Muhammadiyah juga mendukung," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014) sore.

Marzuki menyesali dukungan dari dua ormas islam terbesar itu tidak difasilitasi oleh media massa. Akibatnya, suara yang terdengar hanya penolakan dan kecaman terhadap aksi walk out dari partai berlambang mercy itu.

Sejauh ini, kecaman kepada Demokrat dan SBY disuarakan oleh berbagai kalangan. Selain disuarakan melalui aksi dan demonstrasi di berbagai tempat oleh berbagai kelompok masyarakat, kecaman juga datang dari dunia maya.

Di jejaring sosial Twitter, tagar ShameOnYouSBY dan ShamedByYou yang memprotes walk out Demokrat menjadi trending topic. Hari ini, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pilkada juga mendaftarkan judicial review atau uji materi UU Pilkada ke MK. Namun, Marzuki menilai, suara-suara itu tidak menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia.

"Masa kita cuma dengar orang-orang yang ribut di media saja," ujarnya.

Sebelum melakukan aksi walk out, Demokrat yang memiliki suara terbanyak di DPR cenderung mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Karena aksi walk out ini, pendukung pilkada langsung kalah dari pendukung pilkada melalui DPRD.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X