Ketua DPR Yakin Didukung NU dan Muhammadiyah untuk UU Pilkada

Kompas.com - 29/09/2014, 17:21 WIB
Ketua DPR Marzuki Alie KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPR Marzuki Alie
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai kekecewaan publik terhadap aksi meninggalkan ruangan atau walk out dari sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan daerah yang dilakukan Partai Demokrat adalah suatu hal yang biasa. Dia mengklaim aksi Demokrat itu turut mendapat dukungan yang besar dari dua ormas islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Biasalah itu (kekecewaan publik), ada yang senang (juga), NU mendukung, Muhammadiyah juga mendukung," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014) sore.

Marzuki menyesali dukungan dari dua ormas islam terbesar itu tidak difasilitasi oleh media massa. Akibatnya, suara yang terdengar hanya penolakan dan kecaman terhadap aksi walk out dari partai berlambang mercy itu.

Sejauh ini, kecaman kepada Demokrat dan SBY disuarakan oleh berbagai kalangan. Selain disuarakan melalui aksi dan demonstrasi di berbagai tempat oleh berbagai kelompok masyarakat, kecaman juga datang dari dunia maya.


Di jejaring sosial Twitter, tagar ShameOnYouSBY dan ShamedByYou yang memprotes walk out Demokrat menjadi trending topic. Hari ini, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pilkada juga mendaftarkan judicial review atau uji materi UU Pilkada ke MK. Namun, Marzuki menilai, suara-suara itu tidak menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia.

"Masa kita cuma dengar orang-orang yang ribut di media saja," ujarnya.

Sebelum melakukan aksi walk out, Demokrat yang memiliki suara terbanyak di DPR cenderung mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Karena aksi walk out ini, pendukung pilkada langsung kalah dari pendukung pilkada melalui DPRD.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X