MPR Ingin Amandemen UUD 1945, MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara dan Hidupkan GBHN

Kompas.com - 29/09/2014, 15:22 WIB
Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Jafar Hafsah. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Demokrat di MPR Jafar Hafsah.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mengajukan amandemen ke V Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah sejumlah substansi dalam konstitusi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Ad Hoc II MPR, Jafar Hafsah dalam sidang akhir MPR, Senin (29/9/2014).

"Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014 sebagai berikut, yakni melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan bentuk NKRI, mempertegas sistem presidensial, serta perubahan dengan cara adendum," kata Jafar.

Beberapa hal penting dalam sistem ketatanegaraan yang perlu diubah, sambung Jafar, yakni terkait dengan penguatan MPR sebaga lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah, menetapkan, dan menafsikan UUD 1945. Selain itu, MPR juga mengusulkan adanya penguatan Dewan Perwakilan Daerah.

Jika sebelumnya, DPD hanya berwenang mengajukan usulan dan ikut dalam pembahasan, kini DPD juga berhak ikut dalam proses pengesahan sebuah rancangan undang-undang.

"Wewenang DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi untuk mengusulkan, membahas, dan menyetujui RUU tertentu, melaksanakan fungsi anggaran bersama DPR dan pemerintah, serta melaksanakan fungsi pengawasan atas undang-undang dimaksud," kata Jafar.

Selain itu, Jafar mengatakan MPR mengusulkan adanya penegasan sistem presidensial melalui penyederhanaan sistem kepartaian dan pengaturan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang tidak memerlukan persetujuan DPR.

Di dalam amandemen UUD 1945 itu, MPR juga mengajukan penataan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi. "Penataan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945," ungkap Jafar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal lainnya, kata dia, amandemen perlu dilakukan untuk penataan wewenang Mahkamah Agung melalui pemberian wewenang Forum Previlegiatum (pemberhentian pejabat pubik) dalam mengadili pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum. Amandemen juga akan menata sistem perekonomian nasional yang berbasis demokrasi Pancasila.

"Terakhir adalah penegasan pembentukan undang-undang untuk lembaga yang diatur UUD secara terpisah terutama MPR, DPR, dan DPD," imbuh dia seraya menerangkan selama ini, ketiga lembaga itu masuk dalam UU MD3.

GBHN DIHIDUPKAN KEMBALI

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.