Kompas.com - 27/09/2014, 22:52 WIB
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman
EditorTri Wahono


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Partai Demokrat tengah melakukan investigasi untuk mengusut inisiator walk out saat rapat paripurna di DPR RI terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada.

Setelah mayoritas anggota Fraksi Demokrat walk out, hasil voting menyetujui bahwa pilkada menjadi lewat DPRD yang saat ini memicu kritik.

Terkait hal itu, anggota Dewan Pembina Fraksi Demokrat Hayono Isman mengaku tidak mau menerka hasil investigasi yang dilakukan internal partainya. Ia mengatakan, hasil investigasi itu akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

"Saya tidak mau berandai-andai. Kalau nanti dari kita hasilnya macam-macam," kata Hayono di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9/2014).

Hayono menuturkan, partainya telah memberikan tugas pengusutan itu kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Menurut dia, agar hasilnya tepat, lebih baik menunggu pengumuman dari Amir Syamsuddin.

"Kita lihat saja nanti hasil pengusutan supaya jelas hasilnya," tutur Hayono.

Seperti diberitakan, Partai Demokrat akhirnya mengambil sikap walk out alias keluar dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Hal itu diputuskan Demokrat setelah melakukan lobi-lobi fraksi kedua kalinya.

Saat itu, Juru Bicara Demokrat Benny K Harman mengatakan, opsi pilkada langsung dengan koreksi 10 catatan secara mutlak yang diusulkan Demokrat tidak dapat diakomodasi sebagai alasan walk out. Dari 130 anggota Fraksi Demokrat, ada 6 anggota yang tetap mengikuti sidang dan memilih pilkada langsung, termasuk Hayono Isman.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa dengan hasil rapat paripurna DPR tersebut. Sebelumnya, SBY lebih setuju pilkada langsung, tetapi dengan 10 perbaikan agar pelaksanaannya lebih baik dan menghilangkan dampak negatif pilkada langsung, seperti maraknya politik uang dan konflik horizontal.(M Zulfikar)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.