Demokrat "Walkout", Ibas Minta Maaf...

Kompas.com - 26/09/2014, 23:33 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam pembukaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Denpasar, Sabtu (30/3/2013).
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono buka suara soal aksi "tinggal gelanggang" alias walkout Fraksi Partai Demokrat dari sidang paripurna RUU Pilkada pada Jumat (26/9/2014) dini hari. Dia pun meminta maaf kepada rakyat.

Ibas—panggilan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini—mengatakan partainya kecewa karena opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang diusulkan partainya tak utuh diterima dalam forum lobi sidang itu.

"Kami sangat kecewa dan sedih, apalagi sudah melalui proses panjang dan melelahkan," kata Ibas, dalam keterangan tertulis, Jumat. "Aksi walkout merupakan bentuk jawaban Fraksi Partai Demokrat atas kekecewaan kami dengan tidak diterimanya usulan kami berikut solusi perbaikan."

Ibas juga meminta maaf kepada masyarakat apabila Fraksi Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh. Dia pun menyatakan menolak mengomentari beragam tudingan yang diarahkan kepada fraksi dan partainya.

"Kalau kata teman-teman ini hanya manuver dan lip service saja, tapi ya sudahlah, saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini," ujar Ibas. "Mohon maaf rakyat Indonesia, Fraksi Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh."

Menurut Ibas, partainya sudah maksimal memperjuangkan pilkada langsung dengan seluruh perbaikannya untuk bisa disepakati semua fraksi. Dia mengatakan pula, Demokrat telah berjuang bersama untuk kepentingan rakyat dengan semua alasan dan solusi bagi perbaikan demokrasi.

"Namun, belum mendapatkan hasil sesuai keinginan rakyat," kata Ibas. "Sekali lagi kami kecewa dan sedih, tetapi inilah demokrasi. Demokrat menghormati itu dan akan mencoba mengambil langkah untuk judicial review ke MK sebagai jalan akhir."

Fraksi Partai Demokrat, menurut Ibas, sempat bingung dengan sejumlah fraksi yang pada saat lobi berlangsung menolak usulan Demokrat, tetapi pada saat paripurna tiba-tiba mendukung. Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi yang dalam sesi pandangan menyampaikan dukungan untuk usul Demokrat adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PKB.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorPalupi Annisa Auliani
SumberAntara

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X