Anies Baswedan: Kata Jokowi, Kesederhanaan Harus Jadi Gaya Hidup Pejabat

Kompas.com - 26/09/2014, 14:03 WIB
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Anies Baswedan, mengisi waktu jelang pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2014 dengan berkunjung ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014) sore. KOMPAS.COM / RODERICK ADRIAN MOZESCalon presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Anies Baswedan, mengisi waktu jelang pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2014 dengan berkunjung ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014) sore.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswesdan, menekankan pentingnya kesederhanaan dimiliki oleh seorang pejabat. Menurut dia, pencegahan tindak pidana korupsi dimulai dari pemilihan personalia yang tepat.

"Dan Pak Jokowi selalu menegaskan bahwa kesederhanaan itu harus menjadi bagian dari gaya hidup bagian seorang pejabat," kata Anies, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014), saat ditanya apakah sistem pemerintahan yang ada selama ini menjadikan pejabat cenderung koruptif.

Anies ikut dalam rombongan Tim Transisi yang menemui pihak KPK, hari ini, untuk berkoordinasi terkait pembangunan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan. Menurut Anies, seorang pejabat tidak mungkin bisa menjaga diri agar tidak korupsi jika dia hidup bermewah-mewah. Orang-orang yang rekam jejaknya baik di mata publik, kata Anies, bisa membantu untuk menyelamatkan pemerintahan dari potensi korupsi.

"Jadi komponen diskusi (dengan KPK) tadi itu lebih banyak soal pencegahan (korupsi)" ujar Anies.

Selanjutnya, Tim Transisi akan terus berkomunikasi dengan KPK dalam menyusun program pemerintahan Jokowi-Kalla. Saat ditanya apakah kedatangan Tim Transisi ke KPK juga untuk meminta masukan terkait rekam jejak calon-calon menteri, Anies membantahnya.

"Nama calonnya saja enggak, bagaimana ada klarifikasi (ke KPK)?" kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan, tim menginginkan setiap kementerian memiliki program pencegahan antikorupsi. Menurut dia, sejak awal Jokowi menginginkan untuk membangun pemerintahan yang antikorupsi, bersih, dan transparan. Untuk itu, tim transisi mulai membangun komunikasi dengan KPK dalam membuat program-program ataupun kegiatan yang tidak hanya bertujuan memberantas tindak pidana korupsi namun juga mencegah potensi korupsi.

"Jadi sejak awal kita sudah siapkan perangkatnya sehingga kita bisa mencegah korupsi dan membuat early warning system (peringatan awal) sehingga tidak ada korupsi," kata Rini.

Dengan pencegahan korupsi sejak awal, kata Rini, diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang berjalan efektif, lancar, dan bermanfaat.

Deputi Tim Transisi Akbar Faizal mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi yang disampaikan KPK. Lembaga antikorupsi itu pernah menitipkan delapan agenda pemberantasan korupsi kepada pemerintahan mendatang.

Delapan agenda tersebut adalah reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan;  pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara; ketahanan dan kedaulatan pangan;  perbaikan infrastruktur; penguatan aparat penegak hukum; dukungan pendidikan dan nilai keteladanan; perbaikan lembaga partai politik; dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X