Anies Baswedan: Kata Jokowi, Kesederhanaan Harus Jadi Gaya Hidup Pejabat

Kompas.com - 26/09/2014, 14:03 WIB
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Anies Baswedan, mengisi waktu jelang pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2014 dengan berkunjung ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014) sore. KOMPAS.COM / RODERICK ADRIAN MOZESCalon presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Anies Baswedan, mengisi waktu jelang pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2014 dengan berkunjung ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014) sore.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswesdan, menekankan pentingnya kesederhanaan dimiliki oleh seorang pejabat. Menurut dia, pencegahan tindak pidana korupsi dimulai dari pemilihan personalia yang tepat.

"Dan Pak Jokowi selalu menegaskan bahwa kesederhanaan itu harus menjadi bagian dari gaya hidup bagian seorang pejabat," kata Anies, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014), saat ditanya apakah sistem pemerintahan yang ada selama ini menjadikan pejabat cenderung koruptif.

Anies ikut dalam rombongan Tim Transisi yang menemui pihak KPK, hari ini, untuk berkoordinasi terkait pembangunan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan. Menurut Anies, seorang pejabat tidak mungkin bisa menjaga diri agar tidak korupsi jika dia hidup bermewah-mewah. Orang-orang yang rekam jejaknya baik di mata publik, kata Anies, bisa membantu untuk menyelamatkan pemerintahan dari potensi korupsi.

"Jadi komponen diskusi (dengan KPK) tadi itu lebih banyak soal pencegahan (korupsi)" ujar Anies.

Selanjutnya, Tim Transisi akan terus berkomunikasi dengan KPK dalam menyusun program pemerintahan Jokowi-Kalla. Saat ditanya apakah kedatangan Tim Transisi ke KPK juga untuk meminta masukan terkait rekam jejak calon-calon menteri, Anies membantahnya.

"Nama calonnya saja enggak, bagaimana ada klarifikasi (ke KPK)?" kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan, tim menginginkan setiap kementerian memiliki program pencegahan antikorupsi. Menurut dia, sejak awal Jokowi menginginkan untuk membangun pemerintahan yang antikorupsi, bersih, dan transparan. Untuk itu, tim transisi mulai membangun komunikasi dengan KPK dalam membuat program-program ataupun kegiatan yang tidak hanya bertujuan memberantas tindak pidana korupsi namun juga mencegah potensi korupsi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi sejak awal kita sudah siapkan perangkatnya sehingga kita bisa mencegah korupsi dan membuat early warning system (peringatan awal) sehingga tidak ada korupsi," kata Rini.

Dengan pencegahan korupsi sejak awal, kata Rini, diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang berjalan efektif, lancar, dan bermanfaat.

Deputi Tim Transisi Akbar Faizal mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi yang disampaikan KPK. Lembaga antikorupsi itu pernah menitipkan delapan agenda pemberantasan korupsi kepada pemerintahan mendatang.

Delapan agenda tersebut adalah reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan;  pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara; ketahanan dan kedaulatan pangan;  perbaikan infrastruktur; penguatan aparat penegak hukum; dukungan pendidikan dan nilai keteladanan; perbaikan lembaga partai politik; dan peningkatan kesejahteraan sosial.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X