Anies Baswedan: Kata Jokowi, Kesederhanaan Harus Jadi Gaya Hidup Pejabat

Kompas.com - 26/09/2014, 14:03 WIB
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Anies Baswedan, mengisi waktu jelang pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2014 dengan berkunjung ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014) sore. KOMPAS.COM / RODERICK ADRIAN MOZESCalon presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Anies Baswedan, mengisi waktu jelang pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2014 dengan berkunjung ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014) sore.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswesdan, menekankan pentingnya kesederhanaan dimiliki oleh seorang pejabat. Menurut dia, pencegahan tindak pidana korupsi dimulai dari pemilihan personalia yang tepat.

"Dan Pak Jokowi selalu menegaskan bahwa kesederhanaan itu harus menjadi bagian dari gaya hidup bagian seorang pejabat," kata Anies, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014), saat ditanya apakah sistem pemerintahan yang ada selama ini menjadikan pejabat cenderung koruptif.

Anies ikut dalam rombongan Tim Transisi yang menemui pihak KPK, hari ini, untuk berkoordinasi terkait pembangunan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan. Menurut Anies, seorang pejabat tidak mungkin bisa menjaga diri agar tidak korupsi jika dia hidup bermewah-mewah. Orang-orang yang rekam jejaknya baik di mata publik, kata Anies, bisa membantu untuk menyelamatkan pemerintahan dari potensi korupsi.

"Jadi komponen diskusi (dengan KPK) tadi itu lebih banyak soal pencegahan (korupsi)" ujar Anies.

Selanjutnya, Tim Transisi akan terus berkomunikasi dengan KPK dalam menyusun program pemerintahan Jokowi-Kalla. Saat ditanya apakah kedatangan Tim Transisi ke KPK juga untuk meminta masukan terkait rekam jejak calon-calon menteri, Anies membantahnya.

"Nama calonnya saja enggak, bagaimana ada klarifikasi (ke KPK)?" kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan, tim menginginkan setiap kementerian memiliki program pencegahan antikorupsi. Menurut dia, sejak awal Jokowi menginginkan untuk membangun pemerintahan yang antikorupsi, bersih, dan transparan. Untuk itu, tim transisi mulai membangun komunikasi dengan KPK dalam membuat program-program ataupun kegiatan yang tidak hanya bertujuan memberantas tindak pidana korupsi namun juga mencegah potensi korupsi.

"Jadi sejak awal kita sudah siapkan perangkatnya sehingga kita bisa mencegah korupsi dan membuat early warning system (peringatan awal) sehingga tidak ada korupsi," kata Rini.

Dengan pencegahan korupsi sejak awal, kata Rini, diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang berjalan efektif, lancar, dan bermanfaat.

Deputi Tim Transisi Akbar Faizal mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi yang disampaikan KPK. Lembaga antikorupsi itu pernah menitipkan delapan agenda pemberantasan korupsi kepada pemerintahan mendatang.

Delapan agenda tersebut adalah reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan;  pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara; ketahanan dan kedaulatan pangan;  perbaikan infrastruktur; penguatan aparat penegak hukum; dukungan pendidikan dan nilai keteladanan; perbaikan lembaga partai politik; dan peningkatan kesejahteraan sosial.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X