SBY Harus Bertanggung Jawab dengan "Akal-akalan" Demokrat

Kompas.com - 26/09/2014, 07:58 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara Suara Demokrat youtubeKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara Suara Demokrat
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab dengan pilihan politik partainya pada sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari. Demokrat memilih walkout dan memperjuangkan pilkada langsung dengan alasan syarat yang diajukannya tak semua diakomodir dalam RUU Pilkada. (Baca: Demokrat "Walkout"!)

Menurut Arie, pernyataan SBY yang mendukung tetap dipertahankannya pilkada langsung hanya sebuah kepura-puraan. 

"SBY ini ambigu. SBY harus bertanggung jawab atas kepura-puraan ini," ujar Arie, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/9/2014) pagi.

Pilihan politik Demokrat, kata Arie, merupakan kegagalan SBY dalam memimpin partainya dan konsisten untuk memperjuangkan pilkada langsung. Menurut dia, jika SBY dan Demokrat benar-benar mendukung pilkada langsung, seharusnya seluruh anggota fraksi memperjuangkannya dalam paripurna dini hari tadi. Alasan karena tak dipenuhinya syarat yang diajukan, dianggap hanya "akal-akalan" Demokrat.

"Alasan satu syarat yang tidak disetujui itu enggak penting. Ini hanya cara Demokrat untuk menghindar dari pertanggungjawaban kepada publik," kata Arie.

"Walkout" yang dilakukan Demokrat, lanjut Arie, akan memperburuk citra partai pemenang Pemilu 2009 itu. Di akhir masa pemerintahannya, seharusnya Deokrat membuat keputusan yang benar-benar pro rakyat.

"Demokrat harusnya buat tonggak yang bagus di akhir pemerintahan. Sikap Demokrat ini lebih buruk dari sikap partai yang mendukung pilkada lewat DPRD," ujar Arie.

Namun, ia mengapresiasi pilihan sikap enam anggota Fraksi Demokrat yang memilih bertahan mengikuti paripurna dan menyatakan dukungan terhadap pilkada langsung.  

Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah, pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Sementara dua opsi lainnya, opsi pilkada langsung dan tidak langsung.

Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso, untuk meloloskan permintaan Demokrat. Mendapatkan dukungan ini, Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walkout dengan alasan pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga. (Baca: "Walkout", Demokrat Berdalih Dukungan PDI-P, PKB, dan Hanura Hanya "Lip Service")

Anggota Fraksi PDI-P Yasona H Laoly menduga, skenario yang dilakukan Demokrat bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu, karena dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat dan menjadi bagian dari hasil lobi. (Baca: Demokrat "Walkout", PDI-P Tuding Ada Rekayasa Politik)

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X