Pasek: Biar PDI Perjuangan Tahu Rasanya Ditinggalkan Teman...

Kompas.com - 26/09/2014, 01:24 WIB
Kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, berbincang dengan wartawan Tribunnews.com, di Kantor Tribun, Jakarta, Kamis (9/1/2014). Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia tersebut berkunjung dan bertukar pikiran terkait situasi Indonesia terkini. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, berbincang dengan wartawan Tribunnews.com, di Kantor Tribun, Jakarta, Kamis (9/1/2014). Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia tersebut berkunjung dan bertukar pikiran terkait situasi Indonesia terkini. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika meminta Fraksi PDI Perjuangan tak terlalu mempersoalkan langkah Fraksi Demokrat yang memilih walkout dari sidang paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut Pasek, selama ini Fraksi PDI-P juga tak jarang melakukan tindakan serupa yang dilakukan Fraksi Demokrat pada malam Jumat (26/9/2014) dini hari. “Alasannya sederhana. Selama ini PDI-P sering walkout," kata dia.

"Sebagai partai baru wajar kalau Demokrat belajar dari seniornya. Biar sama-sama tahu bagaimana rasanya sakit hati ditinggal teman walkout,” lanjut Pasek yang memilih tak mengikuti langkah koleganya sefraksi meninggalkan ruang sidang.

Pasek menambahkan, sejak awal rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada, Demokrat telah memberikan konsep ketatanegaraan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Menurut dia, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dapat dilakukan dengan pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD.

“Sementara pilkada bupati dan wali kota dapat dilakukan secara langsung,” lanjut Pasek. Namun, usulan tersebut tidak diakomodir di dalam pembahasan rapat paripurna RUU Pilkada, seperti juga halnya 10 syarat mutlak yang diajukan fraksi ini dalam opsi ketiga pilkada langsung bersyarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Nasional
UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

Nasional
Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Nasional
Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Nasional
Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X