Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Kalau Ada "Money Politic" Sebaiknya di DPRD Saja

Kompas.com - 25/09/2014, 18:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Gerindra, Rindhoko, mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap memiliki banyak persoalan. Salah satu ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung yaitu politik uang.

Rindhoko berpendapat, pembahasan RUU Pilkada saat ini diharapkan mampu mengajarkan revolusi mental kepada masyarakat, terutama untuk mengurangi praktik politik uang yang terjadi.

“Seorang masyarakat dalam pilkada bisa menerima lebih dari satu amplop dari pasangan kepala daerah yang berbeda. Padahal, mereka belum tentu memilih salah satu dari mereka,” kata Rindhoko saat menyampaikan pendapat Fraksi Gerindra dalam pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2014).

Gerindra, kata dia, setuju agar pelaksanaan pilkada lansung yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir ini diperbaiki. Perbaikan itu dapat dilakukan dengan cara mengembalikan pilkada kepada DPRD.

Menurut Rindhoko, cara tersebut dinilai efektif untuk mengurangi terjadinya politik uang yang ada sehingga hal itu juga dapat memberikan pembelajaran revolusi mental yang baik kepada masyarakat.

“Rakyat harus diberi kesempatan untuk revolusi mental untuk menghapus money politic. Kalau ada money politic ya di DPRD saja,” kata dia.

Selain politik uang, pilkada langsung dianggap banyak menimbulkan korban baik dari rakyat maupun calon kepala daerah. Bahkan, kata dia, beberapa calon kepala daerah yang gagal lalu mengalami stres dan masuk rumah sakit jiwa.

“Belum lagi korupsi. Lebih dari 60 persen kepala daerah hasil pilkada langsung tersangkut korupsi karena mereka sudah mengeluarkan dana yang besar untuk pemilihan. Bagaimana cara mengembalikan modal yang dipinjam? Satu-satunya harus korupsi. Kalau dengan gaji mereka yang terbatas, bisa-bisa bangkrut,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com