Kompas.com - 25/09/2014, 11:59 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi damai dan pengumpulan tanda tangan dari warga yang sedang menikmati car free day di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014). Mereka mengajak warga untuk menolak RUU Pilkada yang menghilangkan Pilkada langsung selain itu mengembalikan Pilkada kepada DPRD berarti kemunduran dalam partisipasi politik rakyat dan demokrasi substansial. TRIBUNNEWS/HERUDINAktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi damai dan pengumpulan tanda tangan dari warga yang sedang menikmati car free day di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014). Mereka mengajak warga untuk menolak RUU Pilkada yang menghilangkan Pilkada langsung selain itu mengembalikan Pilkada kepada DPRD berarti kemunduran dalam partisipasi politik rakyat dan demokrasi substansial.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Soliditas Fraksi Partai Golkar mulai digoyang menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada), Kamis (25/9/2014). Sejumlah kader muda Golkar memilih tidak sejalan dengan keputusan partai untuk memilih pilkada lewat DPRD.

Salah satunya adalah Poempida Hidayatulloh. Ia mengaku tak akan mengubah sikapnya dan tetap mendukung pilkada langsung.

"Saya tidak akan berubah, yaitu mendukung pilkada langsung karena ini merupakan aspirasi dapil saya di Sumatera Barat," ujar Poempida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Politisi yang tengah berperkara dengan Partai Golkar terkait kasus pemecatan itu mengaku tak gentar menyuarakan pilkada langsung. Ia tidak khawatir atas sanksi partai lantaran sudah terkena sanksi pemecatan.

"Orang nggak mungkin kan dihukum dua kali," imbuh Poempida.

Anggota Komisi IX DPR ini mengaku, selain dirinya, ada pula politisi muda Golkar lain, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid, yang mendukung pilkada langsung. Mereka akan datang pada sesi pemungutan suara RUU Pilkada sore nanti.

"Kami akan berdiri dukung pilkada langsung, tidak perlu takut," ujarnya.

Politisi Golkar Meutya Hafid juga masih belum satu sikap dengan pandangan fraksinya. Meski belum mau blakblakan seperti Poempida, Meutya mengaku hingga kini masih pikir-pikir opsi apa yang akan dipilihnya.

"Saya masih mikir-mikir, lihat nanti, ya," ucap Meutya singkat.

Mantan jurnalis Metro TV ini mengaku bahwa tidak ada keharusan dari Golkar untuk mengikuti perintah fraksi memilih pilkada lewat DPRD.

"Ada imbauan untuk solid, tapi memang tidak ada keharusan. Arahan dari fraksi memilih tidak langsung, tapi kita lihat nanti," ujarnya.

Fraksi Partai Golkar memiliki 106 kursi di DPR periode 2009-2014. Di antara mereka ada sejumlah pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang memilih opsi pemilihan kepala daerah tetap dilakukan langsung oleh rakyat.

Rapat paripurna hari ini akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Hingga rapat kerja kemarin, masih terlalu banyak perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi di Komisi II DPR mengenai RUU Pilkada.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X