Hakim Putuskan Lahan Pesantren Krapyak atas Nama Mertua Anas Disita Negara

Kompas.com - 24/09/2014, 21:49 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta untuk menjalani sidang vonis Kamis (24/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta untuk menjalani sidang vonis Kamis (24/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng.
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan bahwa lahan seluas 7.870 meter persegi di Jalan DI Panjaitan Nomor 57, Mantrijeron, Yogyakarta, milik Pesantren Krapyak Yogyakarta sebagai hasil pencucian uang mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Hakim meminta lahan atas nama pimpinan Ponpes Krapyak Attabik Ali yang juga mertua Anas tersebut disita.

"Putusannya disita negara," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi membacakan putusan Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Kendati demikian, hakim memutuskan agar lahan tersebut tetap dikelola untuk pendidikan dan keagamaan. Hakim menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut kepada negara dan pihak Yayasan Ali Ma'sum Krapyark.

"Dapat dilakukan perjanjian antara negara, instansi yang berwenang dengan pengelola yayasan tersebut," ujar hakim Haswandi.

Menurut majelis hakim, pembelian lahan atas nama Attabik Ali ini menggunakan uang yang patut diduga hasil tindak pidana korupsi. Kesaksian Attabik yang mengaku bahwa lahan seharga Rp 15 miliar tersebut dibeli dengan uang yang dikumpulkannya dianggap kurang meyakinkan. Dalam surat pemberitahuan pajak (SPT) Attabik diketahui bahwa penghasilan pemimpin Ponpes Krapyark tersebut hanya Rp 321 juta per tahun.

Hakim juga menilai keterangan Attabik yang mengaku mendapat uang untuk membeli lahan tersebut dari penjualan kamus, kurang meyakinkan. Menurut hakim, penghasilan Attabik dari penjualan kamus Arab-Indonesia-Inggris tersebut tidak jelas nilainya.

Jika merujuk keterangan mantan Wakil Badan Intelijen Negara As'Ad Ali yang membeli 6000 ekslempar kamus tersebut, maka nilai uang yang diperoleh Attabik dari penjualan kamus itu hanya Rp 3 miliar. Hal ini didasari pernyataan Attabik yang mengaku menjual kamus dengan harga sekitar Rp 450.000 hingga Rp 500.000 per lembar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain memutuskan penyitaan lahan milik Pesantren Krapyak, majelis hakim meminta jaksa KPK mengembalikan dua bidang lahan atas nama kakak ipar Anas, Dina Zad. Menurut hakim, dua bidang lahan tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Anas.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis penjara delapan tahun ditambah denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Anas. Hakim juga meminta Anas membayar uang pengganti sekitar Rp 57,5 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Putusan majelis hakim Tipikor atas perkara Anas jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Anas untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Menurut majelis hakim, Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider, yakni Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dia dinyatakan terbukti menerima pemberian hadiah hadiah atau janji yang patut diduga jika pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Anas. Hadiah yang diterima Anas di antaranya uang Rp 2,2 miliar dari Adhi Karya, Rp 25,3 miliar dan 36.000 dolalr AS dari Grup Permai, serta peneriman lainnya berupa Toyota Harrier, Vellfire, dan fasilitas berupa survei pencalonan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat dari Lingkaran Survei Indonesia.

Hakim menilai Anas memiliki pengaruh dalam mengatur proyek APBN mengingat jabatannya sebagai ketua DPP Partai Demokrat bidang politik pada 2005. Pengaruh Anas ini semakin besar setelah dia terpilih sebagai anggota DPR dan ditunjuk sebagai ketua fraksi. Hakim juga menyatakan Anas terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua yang memuat Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Meskipun demikian, majelis hakim Tipikor menolak tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Anas. Menurut hakim, penilaian mengenai layak tidaknya seseorang dipilih dalam jabatan publik merupakan kewenangan publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Nasional
KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

Nasional
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Nasional
UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Nasional
UPDATE: 291.460 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,84 Persen

UPDATE: 291.460 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,84 Persen

Nasional
Muhaimin Iskandar: Kalau Kader PKB Semangat Mencalonkan Saya Jadi Capres Itu Wajar

Muhaimin Iskandar: Kalau Kader PKB Semangat Mencalonkan Saya Jadi Capres Itu Wajar

Nasional
UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

Nasional
UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.