Kompas.com - 24/09/2014, 14:39 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (18/8/2014). Anas diduga terkait korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (18/8/2014). Anas diduga terkait korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2014). Mereka meminta mantan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum dibebaskan dari jeratan kasus korupsi proyek Hambalang.

Menurut mereka, berdasarkan fakta persidangan, Anas tidak terbukti melakukan korupsi.

"Kami dari kader HMI menyatakan sikap, Anas Urbaningrum harus bebas," ujar wakil koordinator aksi, Muhammad Rizal, saat menyampaikan orasi di depan Pengadilan Tipikor, Jakarta, menjelang vonis Anas.

Dalam orasinya, Rizal meminta agar majelis hakim dapat memutus dengan seadil-adilnya. Menurut mereka, dari 96 saksi yang dihadirkan di pengadilan, hanya empat saksi yang memberatkan Anas. (Baca: Ini Dakwaan Anas yang Menurut KPK Bakal Terbukti)

"Sudah seharusnya Anas divonis bebas," ucap Rizal.

Sempat terjadi sedikit insiden ketika Anas tiba di Pengadilan Tipikor. Massa dari HMI yang semula berada di luar pagar lalu merangsek ke dekat pintu masuk pengadilan Tipikor. Namun, aksi tersebut tidak berlangsung lama.

Massa HMI akhirnya bersikap tertib dengan mundur menjauh dari pintu dan berorasi di halaman Pengadilan Tipikor. Dalam aksi ini, ada sekitar 100 orang dari HMI yang melakukan aksi dengan membawa bendera berwarna hijau dan hitam, serta spanduk bertuliskan "Tegakkan Keadilan dan Supremasi Hukum dalam Kasus Anas".

Dalam aksi ini, secara bergantian, masing-masing Ketua HMI dari wilayah Jabodetabek berorasi meminta Anas dibebaskan. Rencananya, mereka akan bertahan di Tipikor hingga majelis hakim  memutuskan vonis terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Tim jaksa KPK sebelumnya menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Menurut KPK, uang ini senilai dengan fee proyek yang dikerjakan Grup Permai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X