Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Luhut, Jokowi Ingin "Simple Majority" dalam Parlemen

Kompas.com - 23/09/2014, 15:10 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis


SINGAPURA, KOMPAS.com — Penasihat senior presiden terpilih Joko Widodo, Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan menyatakan, koalisi politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menjadi salah satu tantangan pemerintahan Jokowi. Saat ini, koalisi Jokowi di DPR hanya menguasai 207 atau 37 persen kursi.

"Pak Jokowi yang terpenting adalah mencapai simple majority untuk koalisi dalam parlemen," ujar Luhut saat berbicara di kuliah umum Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Senin (22/9/2014) sore di Singapura.

Luhut menuturkan, pembicaraan politik saat ini sedang dilakukan dengan partai politik dalam Koalisi Merah Putih, terutama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehadiran petinggi kedua partai dalam Rakernas PDI-P, minggu lalu, menurut Luhut adalah sebuah sinyal positif.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menjelaskan, ada 3 opsi koalisi yang dipertimbangkan. Yang pertama, PPP bergabung sehingga total kursi koalisi Jokowi adalah 246 kursi. Namun, jumlah ini masih kurang 35 kursi dari simple majority 281 kursi yang dibutuhkan.

Opsi kedua dan dinilai paling ideal adalah PPP dan PAN bergabung sehingga total kursi 295 (sekitar 53 persen kursi DPR dan mencapai mayoritas tipis). Adapun opsi terakhir adalah bertahannya status quo dengan 207 kursi.

Luhut menyatakan, jika opsi ketiga sampai terjadi, maka bukan berarti pemerintahan Jokowi tidak akan berjalan. Pergerakan pemerintahan Jokowi tentunya tidak akan begitu mulus, terutama ketika harus berurusan dengan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih dengan 295 kursi.

Partai Demokrat dengan perolehan 61 kursi, menurut Luhut, akan memainkan peranan penting sebagai partai penyeimbang atau balancing party di DPR.

"Demokrat mungkin akan punya posisi yang berbeda-beda, tergantung isu," tutup Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com