Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara, Tiga Fraksi Minta Amandemen UUD 1945

Kompas.com - 22/09/2014, 14:29 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sebanyak tiga fraksi di Majelis Pemusyawaratan Rakyat mendukung kembali dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Usulan itu untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berada di atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar fungsi MPR sebagai lembaga tinggi negara dikembalikan karena MPR berperan dalam membuat dan mengubah UUD 1945," ujar anggota MPR dari Fraksi Partai Partai Golkar, Rully Chairul Azwar, dalam pembacaan pandangan fraksi di sidang paripurna MPR, Senin (22/9/2014).

Di dalam rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan panitia ad hoc tata tertib MPR serta rekomendasi MPR itu, Chairul berharap agar usulan Golkar itu masuk dalam rekomendasi MPR. Rekomendasi MPR ini akan digunakan oleh anggota MPR periode 2014-2019 mendatang.

Selain Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mendukung pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, PPP mendukung pelaksanaan amandemen UUD 1945.

Namun, Fraksi PPP mengingatkan agar perubahan UUD 1945 harus disesuaikan dengan konstitusi itu sendiri.

Sementara pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan oleh Lukman Edy. Lukman mengatakan, PKB berpandangan perlunya kembali perubahan pada UUD 1945. Perubahan itu dinilai perlu untuk menguatkan fungsi dan wewenang MPR.

Selama ini, kata Lukman, MPR hanya berfungsi insidental, yakni melantik presiden dan wakil presiden dan mengubah UUD 1945.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kondisi ini dianggap tidak ideal sebab menyebabkan terganggunya check and balances, konsolidasi demokrasi tidak terarah," imbuh Lukman.

Menurut Lukman, PKB menilai perjalanan konstitusi hasil amandemen 12 tahun lalu itu sudah cukup dirasakan selama ini. Oleh karena itu, PKB merasa yakin fraksi-fraksi lain di MPR akan menyadari urgensi dari amandemen ini.

"Maka dari itu, kami ajak untuk duduk bersama perlunya amandemen UUD 45," ucap Lukman.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menolak wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, wacana itu merupakan kemunduran demokrasi.

"Kami tidak lah sampai ke situ. Kami menilai kalau sebagai lembaga tertinggi, nanti terkesan pengangkatan presiden harus melalui MPR. Padahal, pemilu langsung itu sudah mutlak bagi pemilihan presiden. Kita bahkan sudah lebih maju dari Amerika dalam hal ini," papar Martin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.