Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2014, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar belakangan dikenal luas dengan vonis berat kasasi dalam beragam kasus. Dia berpendapat pula bahwa perbaikan akses hukum bagi masyarakat merupakan bagian dari pembenahan sistem.

Kompas.com mendapat kesempatan melakukan wawancara khusus dengan Artidjo, Kamis (18/9/2014), selama hampir dua jam. Ini tulisan kedua dari serial hasil wawancara tersebut.

Ditemui di ruang kerjanya, Artidjo menyoroti soal kecenderungan bangsa Indonesia menggantungkan perubahan sistem pada figur pemimpin. Menurut dia, seluruh komponen bangsa juga harus bergerak bersama-sama. Tanpa pembenahan sistem, sementara korupsi dibiarkan merajalela, Indonesia tak akan pernah maju.

Sistem pemerintahan harus berubah. Namun, itu juga tergantung partai pemenang pemilu kan, Pak?

Ya harus berubah. (Namun), saya kira NGO (LSM), pers, dan ormas juga harus lebih banyak diberdayakan. Penting itu sebetulnya. Kadang-kadang kita ini (hanya) fokus pada figur pimpinan.

Amerika itu sehat masyarakatnya karena ada ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Civil society diberdayakan, bergerak. Di kita, saya kira masih kurang. Civil society (di sana) berteriak terus, meneriaki pejabat yang korup.

"Penyakit" kan banyak, mulai dari pembuatan undang-undang-nya. Pembuatan UU kalau tidak berspirit kerakyatan, tak punya napas kerakyatan, akan rugikan rakyat juga. (Kalau begitu) rakyat tak akan pernah sampai ke dataran idaman negara kita ini yang menuju masyarakat kita adil-makmur.

Tujuan di masa depan kan itu. Kalau di tengah jalan ada kabut-kabut-kabut, kabut kejahatan korupsi yang bersifat vertikal dari atas sampai bawah, tentu akan menghambat perjalanan bangsa kita, tentu akan menggerogoti, merendahkan juga, mengurangi juga peradaban bangsa.

Tak ada peradaban yang maju atau bagus kalau bangsa atau pemerintah korup, tak ada. Mesti bersih.

Civil society masih kurang berdaya padahal demokrasi kita sudah sejauh ini. Kenapa menurut Bapak?

Itu betul. Saya kan dulu sering akrab dengan Amnesty International. Ada yang datang ke Yogyakarta, (saya tanya) kamu kok sorot HAM Indonesia saja (tetapi) di Amerika tak publikasikan itu?

(Dia jawab) tak benar, kami juga kritik keras (persoalan di Amerika) tetapi kalah keras dengan LSM di Amerika, (yang) kalau (pemerintah) ada salah sedikit langsung digebuki, jadi sorotan. Bendera tentang pelanggaran oleh aparat kekuasaan itu terus dikibarkan.

Indonesia harus kibarkan terus juga. Kita punya ICW, tetapi kurang. Bayangkan, di daerah itu banyak yang tak punya akses. (Yang diperlukan adalah) cara kontrol untuk beri advokasi masyarakat.

Ada perda, misalnya, yang izinkan pemilik modal di situ, tetapi lalu rugikan penduduk setempat. Bagaimana aksinya? Masyarakat sering tak tahu mengadu ke siapa. Ke KPK-kah? Apa sudah waktunya ke KPK? Justru saya temui (banyak LSM) terlibat pembuatan proposal, ikut korup, pidana, banyak.

Apakah pekerjaan rumah saat ini adalah menumbuhkan LSM yang bekerja dengan benar dan membangun civil society yang kuat?

Betul. Dengan demikian, timbul kesadaran kolektif kita untuk maju bersama sebagai bangsa, untuk merawat demokrasi. Demokrasi kita sudah bagus, tetapi masih harus dirawat dan dikawal supaya tidak muncul oligarki politik ataupun (oligarki) ekonomi yang bahayakan negara kita.

(ANN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hubungan Mega-Jokowi Disorot usai Kaesang Gabung PSI, Politikus PDI-P: Orang Bebas Berimajinasi

Hubungan Mega-Jokowi Disorot usai Kaesang Gabung PSI, Politikus PDI-P: Orang Bebas Berimajinasi

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Jokowi Tak Akan Dipanggil karena Kaesang Masuk PSI

Politikus PDI-P Yakin Jokowi Tak Akan Dipanggil karena Kaesang Masuk PSI

Nasional
PolitiSI PDI-P: Kita Enggak Bisa Melarang-larang Kaesang Masuk PSI

PolitiSI PDI-P: Kita Enggak Bisa Melarang-larang Kaesang Masuk PSI

Nasional
Kaesang Masuk PSI, Cak Imin: 'Welcome To The Jungle'...

Kaesang Masuk PSI, Cak Imin: "Welcome To The Jungle"...

Nasional
Jokowi Akui Perdagangan di Beberapa Pasar Mulai Anjlok karena TikTok Shop

Jokowi Akui Perdagangan di Beberapa Pasar Mulai Anjlok karena TikTok Shop

Nasional
Kadin Indonesia Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Presiden Joko Widodo di IKN

Kadin Indonesia Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Presiden Joko Widodo di IKN

Nasional
Cak Imin: Rakyat Apatis Nyoblos di Pilkada gara-gara Politik Uang

Cak Imin: Rakyat Apatis Nyoblos di Pilkada gara-gara Politik Uang

Nasional
Muhaimin: Gara-gara PMII, Jadi Wapres Saya Siap...Jadi Presiden Pun Siap

Muhaimin: Gara-gara PMII, Jadi Wapres Saya Siap...Jadi Presiden Pun Siap

Nasional
Cak Imin Seleksi Perwakilannya untuk Masuk ke Baja Amin

Cak Imin Seleksi Perwakilannya untuk Masuk ke Baja Amin

Nasional
Rekam Jejak Kaesang Pangarep, dari Pengusaha Kini Jadi Kader PSI

Rekam Jejak Kaesang Pangarep, dari Pengusaha Kini Jadi Kader PSI

Nasional
Bersama Anies, Muhaimin Yakin Menangkan Pilpres 2024 Jika Bertarung dengan Ganjar-Prabowo

Bersama Anies, Muhaimin Yakin Menangkan Pilpres 2024 Jika Bertarung dengan Ganjar-Prabowo

Nasional
Kaesang Pengarep Jadi Kader PSI, Masih Anggota Biasa

Kaesang Pengarep Jadi Kader PSI, Masih Anggota Biasa

Nasional
Cak Imin Paparkan 3 Hal untuk Sempurnakan Demokrasi di Indonesia

Cak Imin Paparkan 3 Hal untuk Sempurnakan Demokrasi di Indonesia

Nasional
Cerita Muhaimin Bersatu dengan Anies di Pilpres 2024: Berliku, Ada Campur Tangan Tuhan

Cerita Muhaimin Bersatu dengan Anies di Pilpres 2024: Berliku, Ada Campur Tangan Tuhan

Nasional
Soal Rencana Pilkada 2024 Dimajukan, Muhaimin: PKB Sebenarnya Menolak

Soal Rencana Pilkada 2024 Dimajukan, Muhaimin: PKB Sebenarnya Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com