Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2014, 07:00 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar belakangan dikenal luas dengan vonis berat kasasi dalam beragam kasus. Dia berpendapat pula bahwa perbaikan akses hukum bagi masyarakat merupakan bagian dari pembenahan sistem.

Kompas.com mendapat kesempatan melakukan wawancara khusus dengan Artidjo, Kamis (18/9/2014), selama hampir dua jam. Ini tulisan kedua dari serial hasil wawancara tersebut.

Ditemui di ruang kerjanya, Artidjo menyoroti soal kecenderungan bangsa Indonesia menggantungkan perubahan sistem pada figur pemimpin. Menurut dia, seluruh komponen bangsa juga harus bergerak bersama-sama. Tanpa pembenahan sistem, sementara korupsi dibiarkan merajalela, Indonesia tak akan pernah maju.

Sistem pemerintahan harus berubah. Namun, itu juga tergantung partai pemenang pemilu kan, Pak?

Ya harus berubah. (Namun), saya kira NGO (LSM), pers, dan ormas juga harus lebih banyak diberdayakan. Penting itu sebetulnya. Kadang-kadang kita ini (hanya) fokus pada figur pimpinan.

Amerika itu sehat masyarakatnya karena ada ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Civil society diberdayakan, bergerak. Di kita, saya kira masih kurang. Civil society (di sana) berteriak terus, meneriaki pejabat yang korup.

"Penyakit" kan banyak, mulai dari pembuatan undang-undang-nya. Pembuatan UU kalau tidak berspirit kerakyatan, tak punya napas kerakyatan, akan rugikan rakyat juga. (Kalau begitu) rakyat tak akan pernah sampai ke dataran idaman negara kita ini yang menuju masyarakat kita adil-makmur.

Tujuan di masa depan kan itu. Kalau di tengah jalan ada kabut-kabut-kabut, kabut kejahatan korupsi yang bersifat vertikal dari atas sampai bawah, tentu akan menghambat perjalanan bangsa kita, tentu akan menggerogoti, merendahkan juga, mengurangi juga peradaban bangsa.

Tak ada peradaban yang maju atau bagus kalau bangsa atau pemerintah korup, tak ada. Mesti bersih.

Civil society masih kurang berdaya padahal demokrasi kita sudah sejauh ini. Kenapa menurut Bapak?

Itu betul. Saya kan dulu sering akrab dengan Amnesty International. Ada yang datang ke Yogyakarta, (saya tanya) kamu kok sorot HAM Indonesia saja (tetapi) di Amerika tak publikasikan itu?

(Dia jawab) tak benar, kami juga kritik keras (persoalan di Amerika) tetapi kalah keras dengan LSM di Amerika, (yang) kalau (pemerintah) ada salah sedikit langsung digebuki, jadi sorotan. Bendera tentang pelanggaran oleh aparat kekuasaan itu terus dikibarkan.

Indonesia harus kibarkan terus juga. Kita punya ICW, tetapi kurang. Bayangkan, di daerah itu banyak yang tak punya akses. (Yang diperlukan adalah) cara kontrol untuk beri advokasi masyarakat.

Ada perda, misalnya, yang izinkan pemilik modal di situ, tetapi lalu rugikan penduduk setempat. Bagaimana aksinya? Masyarakat sering tak tahu mengadu ke siapa. Ke KPK-kah? Apa sudah waktunya ke KPK? Justru saya temui (banyak LSM) terlibat pembuatan proposal, ikut korup, pidana, banyak.

Apakah pekerjaan rumah saat ini adalah menumbuhkan LSM yang bekerja dengan benar dan membangun civil society yang kuat?

Betul. Dengan demikian, timbul kesadaran kolektif kita untuk maju bersama sebagai bangsa, untuk merawat demokrasi. Demokrasi kita sudah bagus, tetapi masih harus dirawat dan dikawal supaya tidak muncul oligarki politik ataupun (oligarki) ekonomi yang bahayakan negara kita.

(ANN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com