Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P, Jalan Terjal Transformasi Partai Pemerintah

Kompas.com - 21/09/2014, 15:23 WIB


KOMPAS.com - ”Ujian sebenarnya bagi PDI-P bukan saja ketika partai ini berada di luar pemerintahan. Ujian terbesar justru ketika kita berada dalam pemerintahan.” Begitulah pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat membuka Rapat Kerja Nasional IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9).

Pernyataan itu tentu bukannya tanpa alasan. Selama hampir 10 tahun menghidupi karakter oposisi, kini PDI-P harus berubah menjadi partai pemerintah. Transformasi besar di internal PDI-P harus dilakukan karena karakter partai oposisi, partai di luar pemerintah, jelas bertolak belakang dengan partai pemerintah.

Megawati menyebutkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mentalitas dan sikap politik kader, sejalan dengan keberadaannya sebagai partai pemerintah. Selain itu, internal PDI-P juga harus menata dan melakukan sinkronisasi tiga pilar partai, struktur partai dari DPP hingga anak ranting, kader partai di legislatif, serta kader partai di eksekutif.

PDI-P bukan kali ini saja menjadi partai pemerintah. Jika dirunut ke belakang, PDI-P memenangi pemilu untuk pertama kali pada 1999. Meski memenangi pemilu, di MPR, Megawati hanya terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Gejolak politik di tingkat elite pada 2001 memaksa Gus Dur lengser dari kursi presiden. Sebagai wapres, Megawati diangkat menjadi presiden untuk meneruskan lebih dari tiga tahun sisa masa pemerintahan. Saat itulah PDI-P mengenyam pengalaman menjadi partai pemerintah.

Pada 2004, PDI-P gagal memenangi pemilu dan hanya jadi runner-up di bawah Partai Golkar. Dalam pemilihan presiden yang pertama kali digelar secara langsung, PDI-P juga gagal mengantar Megawati menjadi presiden. Setelah itu, pada Kongres II di Bali tahun 2005, PDI-P bersikap di luar pemerintah.

Pada kontestasi politik 2009, PDI-P kembali gagal memenangi pemilu dan hanya menempati peringkat ketiga. Pada Pemilu Presiden 2009, PDI-P juga gagal mengantar Megawati menduduki kursi presiden. Selanjutnya, pada Kongres III di Bali tahun 2010, PDI-P kembali menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintah. Yang membedakan dari kongres sebelumnya, PDI-P meneguhkan dirinya sebagai partai ideologis.

Perubahan lain dalam Kongres III, meski berada di luar pemerintah, PDI-P memilih untuk mengelola partai identik dengan mengelola negara. Struktur partai pun berubah, terbagi dalam bidang-bidang yang identik dengan kementerian.

Perubahan dalam Kongres III itu setidaknya membantu PDI-P saat kini harus mengubah haluan politik menjadi partai pemerintah. Sebuah perubahan yang wajar ketika PDI-P kembali memenangi Pemilu 2014, bersama koalisi dan relawan berhasil mengantar kader PDI-P, Joko Widodo, dan pasangannya, Jusuf Kalla, menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Ketika kini PDI-P menjadi partai pemerintah, transformasi partai menjadi keniscayaan. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, ada tiga langkah perubahan yang harus dilakukan PDI-P, yaitu penegasan ulang komitmennya dalam pemberantasan korupsi, transformasi menjadi partai modern, serta PDI-P harus mampu menjadi pemimpin konstelasi politik di parlemen ataupun konstelasi politik di daerah. PDI-P perlu becermin dari kegagalan Partai Demokrat di parlemen, yang sering gagal memenangi pertarungan di DPR walau dominan.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpandangan, legislator dari PDI-P juga harus mengubah mentalitas dan karakter oposisi yang selama ini cenderung mengkritik pemerintah. Kata Yunarto, PDI-P harus mampu membangun koalisi dan kerja sama yang lebih kuat di parlemen. (Ferry Santoso/Wahyu Haryo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan Agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan Agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com