Pengamat: Tak Perlu Apresiasi Sikap Demokrat Dukung Pilkada Langsung

Kompas.com - 19/09/2014, 17:50 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Harian PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Harian PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, sikap Partai Demokrat yang mengubah pilihannya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah tidak perlu diapresiasi oleh publik. Awalnya, Demokrat mendukung Pilkada lewat DPRD, lalu memutuskan mendukung Pilkada langsung dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.

"Tidak perlu ucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat untuk sikapnya itu," kata Ray di Jakarta, Jumat (19/9/2014), seperti dikutip Antara.

Ia menekankan bahwa awal mula RUU Pilkada berasal dari pemerintah sendiri lewat Kementerian Dalam Negeri. RUU itu dibahas bersama DPR setelah 23 kali mengalami revisi.

"Saya sendiri ikut membantah 11 argumen yang mereka ajukan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia itu.

Ray menambahkan, sistem demokrasi di Indonesia saat ini yang punya andil untuk memaksa presiden tunduk pada keinginan publik.

"Mau tidak mau, sekarang presiden harus dengar publik, tapi bayangkan saja kalau nanti sistem kita yang sekarang berubah," katanya.

Selain sistem demokrasi tersebut, ia mengatakan, yang turut memaksa Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung adalah kehendak mayoritas rakyat. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). (baca: LSI: Mayoritas Masyarakat Setuju Pilkada Langsung)

Bila tidak ada pengumuman hasil survei ini, kata dia, sangat mungkin tidak akan ada gebrakan untuk menentang RUU Pilkada. (baca: Survei LSI: 83 Persen Publik Salahkan SBY jika Pilkada Lewat DPRD Disahkan)

DPP Demokrat memutuskan menolak Pilkada lewat DPRD setelah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap Pilkada langsung. Sikap Demokrat itu mengubah peta politik di DPR menjelang pengambilan keputusan pada 25 September mendatang. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Baca tentang


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X