Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Heran Langkah Koalisi Merah Putih Tolak Pilkada Langsung

Kompas.com - 19/09/2014, 16:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah kembali seperti Orde Baru, yakni lewat DPRD, dalam pembahasan RUU Pilkada. Menurut Megawati, pemilu langsung adalah salah satu penanda penting yang membedakan Orde Baru dengan era reformasi.

"Sungguh saya merasa heran ketika semangat reformasi itu kini coba diputarbalikkan kembali, termasuk oleh mereka yang menandatangani amandemen konsitusi itu sendiri," kata Megawati saat membuka Rakernas IV PDI-P di Semarang, Jumat (19/9/2014).

Hadir dalam acara itu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, para pemimpin parpol koalisi, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.

Hadir pula dua parpol yang kini tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Plt Ketum PPP Emron Pangkapi, Waketum PAN Dradjad Wibowo, dan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edi.

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung ketika dirinya masih menjabat presiden. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, dia mendapat penugasan untuk pertama kalinya menyelenggarakan pilpres secara langsung. Setelah itu, pilkada juga digelar secara langsung.

"Gagasan pemilu langsung tersebut sekaligus sebagai antitesis atas kepemimpinan Orde Baru yang cenderung represif dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilu sebagaimana kita kenal saat itu. Maka, pemilu secara langsung pun menjadi arus demokratisasi yang sangat kuat, yang mengembalikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat," kata Megawati.

Terkait hasil evaluasi terhadap pilkada langsung, Megawati melihat ada kemajuan dalam proses demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi dianggapnya berjalan pada rel yang tepat. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Namun, di sisi lain, Megawati mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pilkada langsung, khususnya berkaitan dengan regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi "belanja pemilu" yang bersumber dari APBN atau APBD bagi incumbent, dan bermacam bentuk kecurangan pemilu.

"Kita sadar sepenuhnya bahwa berbagai penyempurnaan tetap masih diperlukan. Namun, ini merupakan hal yang sifatnya teknis. Persoalan teknis ini janganlah mengalahkan esensi dari kedaulatan rakyat itu sendiri," ucap Megawati.

Megawati meyakini pilkada lewat DPRD tidak akan mendapatkan legitimasi rakyat lantaran merupakan gerak mundur. Upaya tersebut, kata dia, mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke dalam sekelompok elite yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan.

"Atas substansi pokok dari semangat reformasi di atas, PDI Perjuangan berketetapan untuk menjaga spirit dari reformasi itu sendiri. Akan sangat besar konsekuensinya jika gerak mundur tersebut dianalogikan untuk agenda reformasi lainnya, pemilihan presiden oleh segelintir oligarki. Ingatlah, bahwa konstitusi kita masih UUD 1945, sebuah pembuktian bahwa pemilu langsung adalah benar-benar kehendak rakyat," pungkas Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com