Kompas.com - 19/09/2014, 16:59 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberi sambutan  saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah kembali seperti Orde Baru, yakni lewat DPRD, dalam pembahasan RUU Pilkada. Menurut Megawati, pemilu langsung adalah salah satu penanda penting yang membedakan Orde Baru dengan era reformasi.

"Sungguh saya merasa heran ketika semangat reformasi itu kini coba diputarbalikkan kembali, termasuk oleh mereka yang menandatangani amandemen konsitusi itu sendiri," kata Megawati saat membuka Rakernas IV PDI-P di Semarang, Jumat (19/9/2014).

Hadir dalam acara itu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, para pemimpin parpol koalisi, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.

Hadir pula dua parpol yang kini tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Plt Ketum PPP Emron Pangkapi, Waketum PAN Dradjad Wibowo, dan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edi.

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung ketika dirinya masih menjabat presiden. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, dia mendapat penugasan untuk pertama kalinya menyelenggarakan pilpres secara langsung. Setelah itu, pilkada juga digelar secara langsung.

"Gagasan pemilu langsung tersebut sekaligus sebagai antitesis atas kepemimpinan Orde Baru yang cenderung represif dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilu sebagaimana kita kenal saat itu. Maka, pemilu secara langsung pun menjadi arus demokratisasi yang sangat kuat, yang mengembalikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat," kata Megawati.

Terkait hasil evaluasi terhadap pilkada langsung, Megawati melihat ada kemajuan dalam proses demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi dianggapnya berjalan pada rel yang tepat. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Namun, di sisi lain, Megawati mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pilkada langsung, khususnya berkaitan dengan regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi "belanja pemilu" yang bersumber dari APBN atau APBD bagi incumbent, dan bermacam bentuk kecurangan pemilu.

"Kita sadar sepenuhnya bahwa berbagai penyempurnaan tetap masih diperlukan. Namun, ini merupakan hal yang sifatnya teknis. Persoalan teknis ini janganlah mengalahkan esensi dari kedaulatan rakyat itu sendiri," ucap Megawati.

Megawati meyakini pilkada lewat DPRD tidak akan mendapatkan legitimasi rakyat lantaran merupakan gerak mundur. Upaya tersebut, kata dia, mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke dalam sekelompok elite yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan.

"Atas substansi pokok dari semangat reformasi di atas, PDI Perjuangan berketetapan untuk menjaga spirit dari reformasi itu sendiri. Akan sangat besar konsekuensinya jika gerak mundur tersebut dianalogikan untuk agenda reformasi lainnya, pemilihan presiden oleh segelintir oligarki. Ingatlah, bahwa konstitusi kita masih UUD 1945, sebuah pembuktian bahwa pemilu langsung adalah benar-benar kehendak rakyat," pungkas Megawati.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X