Kompas.com - 18/09/2014, 19:19 WIB
Politisi Golkar Priyo Budi Santoso saat bertemu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (30/5/2014). KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Golkar Priyo Budi Santoso saat bertemu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku terkejut atas sikap Partai Demokrat, yang secara tiba-tiba mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Hal itu karena usulan pembahasan rancangan undang-undang pilkada ini berasal dari pemerintah.

"Betapa pun kita kaget, terkejut. Tapi tidak boleh pingsan," kata Priyo di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (18/9/2014).

Priyo menuturkan, UUD 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada harus memenuhi unsur demokratis. Namun, tidak diatur apakah pilkada harus dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Kendati demikian, apa pun pelaksanaannya, keduanya tetap memenuhi aspek demokrasi.

Priyo mengimbau kepada partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih dapat menerima keputusan yang diambil Partai Demokrat itu. Menurut dia, perubahan sikap partai di dalam politik merupakan hal yang wajar. "Oleh karena itu, kepada pihak lain, saya minta tetap menghormati pandangan ini," katanya.

Hari ini Partai Demokrat secara resmi mengumumkan bahwa partai tersebut mendukung pelaksanaan pilkada langsung (baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung). Sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, Demokrat menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada langsung yang telah berjalan selama 10 tahun patut dipelihara dan dilanjutkan.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, ada 10 syarat yang harus dilakukan agar pilkada tetap dilakukan secara langsung (baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat). Ia membantah ada kesepakatan antara partainya dan presiden terpilih Joko Widodo terkait dukungan terhadap keputusan tersebut. Jokowi dan partai politik pendukungnya juga mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X