LSI Mengaku Tak Akan Bangkrut jika Pilkada Lewat DPRD

Kompas.com - 18/09/2014, 16:29 WIB
Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. TRIBUNNEWS/DANY PERMANACalon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lembaga Survei Indonesia (LSI) angkat bicara mengenai tudingan pihak Koalisi Merah Putih terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah dalam pembahasan RUU Pilkada. Koalisi Merah Putih menganggap lembaga survei berada di balik gerakan penolakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Pertama, kita tidak mau masuk ke ranah yang remeh-temeh seperti itu. Ini bukan urusan kepentingan pribadi atau perusahaan. Tapi, ini bicara hak masyarakat. Orang yang harusnya boleh memilih secara langsung dipasung haknya," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, di Jakarta, Kamis (18/9/2014) siang.

Menurut dia, lembaga survei politik juga tidak akan bangkrut apabila pilkada tak lagi dilakukan secara langsung. Pasalnya, masih banyak bidang riset dan survei lainnya yang bisa digeluti.

"Kita masih bisa bermetamorfosis ke riset marketing. Kita masih bisa hidup dari sana," ujarnya.

Ardian mengatakan, alasan yang dikemukakan Koalisi Merah Putih hanya dibuat-buat. Mereka enggan menerima kenyataan bahwa rakyat memang mendukung pilkada langsung.

Sebelumnya, LSI melakukan survei untuk mengukur dukungan masyarakat itu. Hasilnya, sebanyak 81,25 persen responden memilih agar pilkada dilakukan tetap secara langsung. (Baca: LSI: Mayoritas Masyarakat Setuju Pilkada Langsung)

Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih, Idrus Marham, menuding media massa dan lembaga survei berada di balik pembentukan opini yang seolah-olah membuat rakyat menolak pilkada melalui DPRD. Menurut dia, media massa dan lembaga survei mempunyai kepentingan agar pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. (Baca: Idrus Tuding Media dan Lembaga Survei di Balik Penolakan Pilkada oleh DPRD)

Jubir Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya merasa rakyat sebenarnya tidak berkeberatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketidaksetujuan rakyat yang terdengar selama ini, menurut dia, hanya pembentukan opini semata. (Baca: Koalisi Merah Putih Anggap Penolak Pilkada oleh DPRD Tak Wakili Rakyat)

"Rakyat yang mana (tidak setuju pilkada lewat DPRD)? Kasihan nama mereka dipakai oleh lembaga survei, konsultan politik, makelar politik, dan media yang terancam bangkrut, serta kepala daerah yang mau maju lagi, tapi tanpa partai atau lagi cari perhatian agar duduk di kabinet," kata Tantowi melalui pesan elektronik kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014) siang.

Menurut Tantowi, berbagai kalangan yang selama ini menolak pilkada lewat DPRD tidaklah mewakili aspirasi rakyat. Pasalnya, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan mereka secara pribadi.

"Bukan rahasia lagi lembaga-lembaga survei itu bukan hanya dapat fee yang besar, melainkan juga konsesi-konsesi ketika calon mereka menang. Wajar kalau mereka sekarang biayain LSM-LSM yang sekarang teriak-teriak atas nama 'rakyat' dan rencananya akan menyerbu DPR, bahkan akan membakarnya," ujar Tantowi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X