Survei LSI: 83 Persen Publik Salahkan SBY jika Pilkada Lewat DPRD Disahkan

Kompas.com - 18/09/2014, 14:58 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rusman/presidenri.go.idPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil terakhir survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas publik akan menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD disahkan. Pasalnya, banyak masyarakat menilai SBY memiliki peran besar untuk menghentikan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

"Publik yang menyatakan SBY salah, jumlahnya fantastis dan besar, sampai 83,07 persen. Ada juga yang menyatakan tidak bisa dipersalahkan, tapi jumlahnya hanya mayoritas 13,41 persen. Tidak tahu atau tidak menjawab 3,52 persen," kata peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (18/9/2014) siang.

Ardian menambahkan, bahkan SBY lebih disalahkan dibandingkan DPR dalam proses RUU Pilkada ini. SBY dinilai mempunyai peran lebih besar dari Anggota DPR yang kini tengah melakukan pembahasan RUU Pilkada.

"Sebanyak 60,68 persen publik tetap menyalahkan SBY. Hanya 32,27 persen yang menyalahkan DPR. Angkanya terlihat dua kali lipat lebih banyak. Ini bisa jadi karena pemerintah yang menjadi inisiatif awal (pengajuan RUU Pilkada)," ujar dia.


Ardian mengatakan, publik melihat SBY mempunyai dua cara untuk menghentikan langkah koalisi Merah Putih yang ingin mengubah Pilkada langsung menjadi lewat DPRD. Sebagai presiden, SBY dianggap mampu menggunakan kewenangannya untuk mencabut pembahasan RUU Pilkada.

"Kalau kita lihat Undang-Undnag Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Undang-Undang, ini masih bisa ditarik sebelum memasuki tahap kedua. Tahap kedua artinya sebelum masuk paripurna masih bisa ditarik," ujarnya.

Selain itu, SBY bisa juga menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. SBY bisa menginstruksikan kepada fraksi Demokrat di DPR untuk mendukung pilkada langsung.

"Kalau Demokrat mendukung pilkada langsung, konstelasi politiknya berubah. Koalisi Jokowi-JK akan lebih besar jumlahnya kalau ditambah Demokrat," ujar dia.

Survei ini dilakukan pada 14-16 September. LSI mengaku melakukan survei terhadap 1200 responden dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah 2,9 persen. Survei dibiayai sendiri oleh LSI.

Sebelumnya, Demokrat sudah memastikan mendukung Pilkada langsung. Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X