Kompas.com - 18/09/2014, 12:59 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang.
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menghormati sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung pilkada langsung. Meski sikap SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu berseberangan dengan sikap Koalisi Merah Putih, Agung menegaskan partainya tidak akan membuntuti sikap SBY.

"Pak ARB menyatakan posisi Golkar sama seperti semula yaitu dilimpahkan kepada DPRD untuk Pilgub, Pilwalkot dan pemilihan Bupati," kata Agung saat ditemui seusai menghadiri City Sanitation Summit 2014 di Sasana Budaya Ganesha, Tamansari, Kota Bandung, Kamis (18/9/2014).

Menurut Agung, SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat punya hak dalam menentukan sikap meski hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Koalisi Merah Putih. Namun demikian, lanjutnya, sikap SBY tidak serta merta bisa mengubah keputusan DPR RI apabila nantinya RUU Pilkada Kembali ke DPRD itu jadi disahkan.

"Itu hak beliau. Beliau adalah juga Ketua Umum partai besar. Jadi, kalau punya pikirian begitu saya kira hak beliau," kata Agung.

"Saya kira pandangan boleh-boleh saja. Tapi nanti pada waktunya akan diserahkan pada DPR untuk diproses," lanjutnya kemudian.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, keputusan yang diambil SBY bukan keputusan politis melainkan mengikuti aspirasi dari rakyat yang kebanyakan menolak Pilkada melalui DPRD.

"Ada beberapa hal telah mendapatkan saran dan aspirasi dari masyarakat. Pandangan ini tentu diakomodasi dan diadopsi," ujarnya.

Meski demikian, Agung mengatakan kalau dukungan SBY tersebut bukan tanpa syarat.

"Beliau menginginkan pemilihan langsung tapi dengan catatan ada perbaikan-perbaikan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, Presiden meminta agar ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung diminimalisasi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Nasional
Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Nasional
Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Nasional
Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Nasional
Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Nasional
Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Nasional
Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Nasional
Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Nasional
Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Nasional
Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Nasional
Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X