Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ogah Ikut SBY Dukung Pilkada Langsung

Kompas.com - 18/09/2014, 12:59 WIB
Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menghormati sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung pilkada langsung. Meski sikap SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu berseberangan dengan sikap Koalisi Merah Putih, Agung menegaskan partainya tidak akan membuntuti sikap SBY.

"Pak ARB menyatakan posisi Golkar sama seperti semula yaitu dilimpahkan kepada DPRD untuk Pilgub, Pilwalkot dan pemilihan Bupati," kata Agung saat ditemui seusai menghadiri City Sanitation Summit 2014 di Sasana Budaya Ganesha, Tamansari, Kota Bandung, Kamis (18/9/2014).

Menurut Agung, SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat punya hak dalam menentukan sikap meski hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Koalisi Merah Putih. Namun demikian, lanjutnya, sikap SBY tidak serta merta bisa mengubah keputusan DPR RI apabila nantinya RUU Pilkada Kembali ke DPRD itu jadi disahkan.

"Itu hak beliau. Beliau adalah juga Ketua Umum partai besar. Jadi, kalau punya pikirian begitu saya kira hak beliau," kata Agung.

"Saya kira pandangan boleh-boleh saja. Tapi nanti pada waktunya akan diserahkan pada DPR untuk diproses," lanjutnya kemudian.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, keputusan yang diambil SBY bukan keputusan politis melainkan mengikuti aspirasi dari rakyat yang kebanyakan menolak Pilkada melalui DPRD.

"Ada beberapa hal telah mendapatkan saran dan aspirasi dari masyarakat. Pandangan ini tentu diakomodasi dan diadopsi," ujarnya.

Meski demikian, Agung mengatakan kalau dukungan SBY tersebut bukan tanpa syarat.

"Beliau menginginkan pemilihan langsung tapi dengan catatan ada perbaikan-perbaikan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, Presiden meminta agar ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung diminimalisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com