Kompas.com - 18/09/2014, 12:02 WIB
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amien Rais memberikan sambutan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/5/2014). PAN menggelar Rakernas guna menetapkan arah koalisi partai pasca-pemilu legislatif April lalu, dan untuk menghadapi pemilihan presiden Juli mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAKetua Majelis Pertimbangan Partai Amien Rais memberikan sambutan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/5/2014). PAN menggelar Rakernas guna menetapkan arah koalisi partai pasca-pemilu legislatif April lalu, dan untuk menghadapi pemilihan presiden Juli mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com 
 Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengingatkan Koalisi Merah Putih untuk menjadi penyeimbang yang mengawasi pemerintahan mendatang. Jika tidak diawasi dengan baik, menurut dia, bangsa ini akan mundur ke belakang.

"Sepuluh tahun di tangan yang keliru, bangsa ini akan hancur," kata Amien dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/9/2014) malam.

Padahal, menurut dia, para tokoh kemerdekaan hingga pemimpin-pemimpin setelahnya sudah susah payah membangun bangsa ini. Jika sudah hancur, kata dia, maka bangsa Indonesia akan sulit untuk bangkit kembali.

"Contoh, gedung ini kalau dihancurkan satu menit sudah rata dengan tanah. Kalau membangun kembali itu butuh bertahun-tahun. Kalau bangsa ini hancur, sepuluh tahun mendatang, untuk bangkit kembali saya kira beyond imagination," ujar mantan Ketua MPR itu.

Oleh karena itu, lanjut Amien, peran Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang yang mengawasi jalannya pemerintahan sangat diperlukan. Ia meminta Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PPP tetap solid di luar pemerintahan mendatang.

"Kita diberitahu rumus sederhana. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak, korupsinya cenderung mutlak juga. Korupsi cenderung terjadi di pusat kekuasaan. Episentrum korupsi di pusat kekuasaan. Ini rumus umumnya," pungkas Amien.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.