Mubarok: Dukungan SBY untuk Pilkada Langsung Bukan Sikap Partai Demokrat

Kompas.com - 17/09/2014, 23:56 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara Suara Demokrat youtubeKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara Suara Demokrat
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tentang dukungan untuk mekanisme pemilu langsung untuk pemilihan kepala daerah disebut bukan merupakan sikap Partai Demokrat.

"Pernyataan Pak SBY di YouTube itu sebagai negarawan untuk publik, bukan untuk Partai Demokrat," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, usai menghadiri diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.

Menurut Mubarok, hingga Rabu malam belum ada arahan apapun dari SBY untuk para kader partainya terkait RUU Pemilu Kepala Daerah ini. SBY, ujar dia, masih akan menunggu hasil keputusan sidang paripurna DPR soal RUU ini yang diagendakan pada 25 September 2014.

"Presiden tidak pernah mengintervensi soal DPR. Dia menghormati DPR apa pun yang diputuskan," imbuh Mubarok.

Sebelumnya diberitakan, SBY berpendapat rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga berpendapat, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Adapun Mubarok mengaku cenderung mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, pilkada lewat DPRD punya lebih sedikit mudharat dibanding pilkada langsung. "Saya cenderung ikut Koalisi Merah Putih. Itu yang paling logis," kata Mubarok.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU ini menjadai salah satu isu yang menjadi sorotan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelum Pemilu Presiden 2014, tak ada partai politik yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dalam pernyataan lewat YouTube, SBY menyatakan pula bahwa ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang sekarang berjalan. "Ini juga segaris dengan sistem presidensial, (yaitu) presiden dipilih secara langsung," kata dia.

Berbeda, lanjut SBY, bila sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Dalam sistem itu, ujar dia, pemimpin pemerintahan, yaitu perdana menteri atau jabatan setara, dipilih oleh parlemen, setelah rakyat memilih anggota parlemen.

Berdasarkan alasan itu, SBY berpendapat sistem pilkada langsung yang sudah berjalan sejak reformasi bergulir ini dapat terus berlanjut. Dia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.