Mubarok: Dukungan SBY untuk Pilkada Langsung Bukan Sikap Partai Demokrat

Kompas.com - 17/09/2014, 23:56 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara Suara Demokrat youtubeKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara Suara Demokrat
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tentang dukungan untuk mekanisme pemilu langsung untuk pemilihan kepala daerah disebut bukan merupakan sikap Partai Demokrat.

"Pernyataan Pak SBY di YouTube itu sebagai negarawan untuk publik, bukan untuk Partai Demokrat," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, usai menghadiri diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.

Menurut Mubarok, hingga Rabu malam belum ada arahan apapun dari SBY untuk para kader partainya terkait RUU Pemilu Kepala Daerah ini. SBY, ujar dia, masih akan menunggu hasil keputusan sidang paripurna DPR soal RUU ini yang diagendakan pada 25 September 2014.

"Presiden tidak pernah mengintervensi soal DPR. Dia menghormati DPR apa pun yang diputuskan," imbuh Mubarok.

Sebelumnya diberitakan, SBY berpendapat rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga berpendapat, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Adapun Mubarok mengaku cenderung mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, pilkada lewat DPRD punya lebih sedikit mudharat dibanding pilkada langsung. "Saya cenderung ikut Koalisi Merah Putih. Itu yang paling logis," kata Mubarok.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU ini menjadai salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pemilu Presiden 2014, tak ada partai politik yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dalam pernyataan lewat YouTube, SBY menyatakan pula bahwa ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang sekarang berjalan. "Ini juga segaris dengan sistem presidensial, (yaitu) presiden dipilih secara langsung," kata dia.

Berbeda, lanjut SBY, bila sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Dalam sistem itu, ujar dia, pemimpin pemerintahan, yaitu perdana menteri atau jabatan setara, dipilih oleh parlemen, setelah rakyat memilih anggota parlemen.

Berdasarkan alasan itu, SBY berpendapat sistem pilkada langsung yang sudah berjalan sejak reformasi bergulir ini dapat terus berlanjut. Dia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X