Media massa, kata Idrus, tidak akan mendapatkan iklan dan berita jika pilkada dipilih oleh DPRD. Pasalnya, proses kampanye yang biasanya menarik banyak iklan dan berita dalam pilkada langsung sudah ditiadakan. Adapun lembaga survei, kata dia, tak akan lagi dipakai jasanya untuk melakukan survei terhadap masyarakat.
"Media dan lembaga survei bisa tutup kalau tidak ada pilkada secara langsung," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar ini, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.
Menurut Idrus, pilkada langsung selama ini telah mendatangkan banyak kerugian terhadap masyarakat. Kerugian itu di antaranya pemborosan anggaran, politik uang, hingga konflik horizontal. Hal ini, lanjut dia, menjadi alasan Koalisi Merah Putih ingin pilkada dikembalikan kepada DPRD.
"Akhirnya, Koalisi Merah Putih menegaskan pilkada melalui DPRD pilihan terbaik," ujar dia.
Idrus mengakui, pilkada melalui DPRD juga memiliki kekurangan. Namun, menurut Idrus, kekurangan itu tidak sebanding dengan kekurangan jika pilkada tetap diadakan secara langsung.
"Paling yang rugi itu yang buat baju, poster, spanduk, untuk alat peraga kampanye," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.