Wajar, Hak Politik Luthfi Hasan Ishaaq Dicabut

Kompas.com - 16/09/2014, 20:28 WIB
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Rabu (8/5/2013). Lutffi diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek impor daging sapi. TRIBUN / DANY PERMANAMantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Rabu (8/5/2013). Lutffi diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek impor daging sapi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap wajar putusan kasasi Mahkamah Agung mencabut hak politik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Pencabutan hak politik, kata Johan, ialah agar menimbulkan efek jera bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Korupsi ini kan berimbas besar. Karena itu, KPK melihat sebuah kewajaran pencabutan hak politik," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

KPK mengapresiasi putusan kasasi yang memperberat hukuman Luthfi menjadi 18 tahun penjara dari 16 tahun penjara dan mencabut hak politik Luthfi. Menurut Johan, putusan MA yang mencabut hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat menjadi gambaran bahwa tuntutan KPK sesuai.

"Bisa jadi apa yang dibawa KPK di dalam proses persidangan menurut majelis hakim terbukti. Ini bisa jadi rujukan hakim-hakim di tingkat bawah," kata Johan.

Putusan kasasi itu dijatuhkan pada Senin (15/9/2014) kemarin dengan Ketua Majelis Kasasi yang juga Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar, dengan anggota Majelis Hakim Agung, M Askin dan MS Lumme.

Selaku anggota DPR, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi. Ia juga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama dan sebagian di antaranya, yaitu senilai Rp 1,3 miliar, telah diterima melalui Ahmad Fathanah.

Artidjo menjelaskan, dalam pertimbangannya, majelis kasasi menilai judex facti (pengadilan tipikor dan PT DKI Jakarta) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti disyaratkan pada 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd).

Hal yang memberatkan itu adalah Luthfi sebagai anggota DPR melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi fee. Perbuatan Luthfi itu menjadi ironi demokrasi. Sebagai wakil rakyat, dia tidak melindungi dan memperjuangkan nasib petani peternak sapi nasional.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X