Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Proporsi Menteri Profesional dan Parpol Tak Perlu Dipersoalkan

Kompas.com - 16/09/2014, 17:08 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan, seluruh menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, baik dari profesional maupun partai politik, harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kapasitas dan kapabilitas.

"Jokowi-JK sudah mengisyaratkan kabinetnya profesional, baik yang dari parpol maupun nonparpol. Dari mana pun, harus dipilih yang memenuhi syarat," kata Slamet Effendy Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/9/2014), seperti dikutip Antara.

Slamet berharap kabinet yang dibentuk Jokowi-JK bisa melaksanakan visi dan misi serta janji-janji yang sudah diucapkan pada masa kampanye. Namun, Jokowi-JK juga tidak boleh melupakan bahwa ada program dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Jangan sampai program pembangunan dari pemerintahan sebelumnya terpotong. Pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan bila tidak ada kontinuitas," tuturnya.

Menurut Slamet, mengenai proporsi kabinet mendatang yang disampaikan Jokowi, yaitu 18 orang dari profesional nonparpol dan 16 orang asal kader parpol, tidak perlu dipersoalkan. (baca: Ini Alasan Jokowi Beri Jatah 16 Kursi Menteri untuk Parpol)

"Proporsi itu tidak masalah bila memang benar-benar profesional. Kader parpol bukan berarti jelek. Sebaliknya profesional nonparpol bukan otomatis baik," kata dia.

Ia menambahkan, yang paling menentukan adalah model kepemimpinan Jokowi-JK. Slamet berharap pasangan tersebut menunjukkan model kepemimpinan yang desesif, yaitu cepat mengambil keputusan.

Menurut Slamet, suatu bangsa tidak akan cepat maju bila pemimpinnya terlalu banyak merenung dan menghitung risiko dari sebuah keputusan.

"Padahal, bangsa ini sudah sangat perlu untuk maju melampaui negara-negara lain yang ada di kawasan yang sama," tuturnya.

Baca juga:

Tim Transisi: Jatah 16 Menteri untuk Parpol, Intuisi Politik Jokowi yang Bermain

"Jokowi Tak Seberani Janjinya, 16 Kursi untuk Parpol Jelas Bagi-bagi Kekuasaan!")

"Jokowi Hanya Berwacana Restrukturisasi Kabinet, Praktiknya Nol Besar")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com