Kompas.com - 16/09/2014, 17:08 WIB
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik. TRIBUN / DANY PERMANAPresiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan, seluruh menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, baik dari profesional maupun partai politik, harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kapasitas dan kapabilitas.

"Jokowi-JK sudah mengisyaratkan kabinetnya profesional, baik yang dari parpol maupun nonparpol. Dari mana pun, harus dipilih yang memenuhi syarat," kata Slamet Effendy Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/9/2014), seperti dikutip Antara.

Slamet berharap kabinet yang dibentuk Jokowi-JK bisa melaksanakan visi dan misi serta janji-janji yang sudah diucapkan pada masa kampanye. Namun, Jokowi-JK juga tidak boleh melupakan bahwa ada program dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Jangan sampai program pembangunan dari pemerintahan sebelumnya terpotong. Pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan bila tidak ada kontinuitas," tuturnya.

Menurut Slamet, mengenai proporsi kabinet mendatang yang disampaikan Jokowi, yaitu 18 orang dari profesional nonparpol dan 16 orang asal kader parpol, tidak perlu dipersoalkan. (baca: Ini Alasan Jokowi Beri Jatah 16 Kursi Menteri untuk Parpol)

"Proporsi itu tidak masalah bila memang benar-benar profesional. Kader parpol bukan berarti jelek. Sebaliknya profesional nonparpol bukan otomatis baik," kata dia.

Ia menambahkan, yang paling menentukan adalah model kepemimpinan Jokowi-JK. Slamet berharap pasangan tersebut menunjukkan model kepemimpinan yang desesif, yaitu cepat mengambil keputusan.

Menurut Slamet, suatu bangsa tidak akan cepat maju bila pemimpinnya terlalu banyak merenung dan menghitung risiko dari sebuah keputusan.

"Padahal, bangsa ini sudah sangat perlu untuk maju melampaui negara-negara lain yang ada di kawasan yang sama," tuturnya.

Baca juga:

Tim Transisi: Jatah 16 Menteri untuk Parpol, Intuisi Politik Jokowi yang Bermain

"Jokowi Tak Seberani Janjinya, 16 Kursi untuk Parpol Jelas Bagi-bagi Kekuasaan!")

"Jokowi Hanya Berwacana Restrukturisasi Kabinet, Praktiknya Nol Besar")

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.