Keluar dari Hitam-Putih Pilkada

Kompas.com - 16/09/2014, 14:12 WIB
Screenshot Petisi Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah Global Indonesian VoicesScreenshot Petisi Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah
EditorLaksono Hari Wiwoho

Di Amerika Serikat semua gubernur negara bagian dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi di tingkat city dan municipality pemilihan kepala daerahnya tidak seragam.

Sebagai negara yang juga menganut sistem presidensial, tidak sedikit pemerintah daerah yang menerapkan model weak-mayor, council-manager, dan city-commission. Ketiga model ini esensinya menerapkan sistem semi-parlementer.

Kepala daerah di dalam model weak-mayor, city-commission, dan sebagian di council-manager tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih atau diangkat oleh council. Jika dikalkulasi, pemda yang tidak menerapkan pilkada langsung lebih banyak dengan perbandingan sekitar 60:40 (ICMA).

Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah pilkada di semua lapis pemerintah daerah tidak harus kongruen dengan sistem pemerintahan yang dianut di tingkat pusat.

Penentuan sistem pilkada juga tidak harus didasarkan atas alasan kebaikan demokrasi langsung atau efisiensi secara terpisah. Lebih penting dari itu bahwa konteks sistem otonomi daerah, kapasitas, dan dinamika lokal perlu juga dipertimbangkan.

Rasionalisasi tautan otonomi daerah

Salah satu sumber perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota yang sering terjadi adalah pilkada secara langsung di dua tingkat pemerintahan sekaligus. Bupati/wali kota merasa bahwa dirinya memiliki privilese politik yang sama dengan gubernur karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

Tak sedikit bupati yang mengabaikan posisi gubernur, bahkan berambisi untuk segera mengakhiri masa jabatan gubernur di wilayahnya.

Sebaliknya, banyak gubernur mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap kabupaten ketika bupatinya berseberangan politik dengannya. Diskriminasi pembagian dana otonomi khusus di Aceh dan Papua merupakan salah satu contohnya.

Perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota semacam itu tak dapat diredam hanya dengan sekadar meningkatkan kewenangan gubernur tanpa pembenahan perekrutan kepala daerah. Hal ini sudah terbukti dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 dan PP Nomor 23 Tahun 2011 yang tak efektif sebagai alat menyelesaikan konflik antara gubernur dan bupati/wali kota.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X