Keluar dari Hitam-Putih Pilkada

Kompas.com - 16/09/2014, 14:12 WIB
Screenshot Petisi Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah Global Indonesian VoicesScreenshot Petisi Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Mardyanto Wahyu Tryatmoko

KOMPAS.com - Kini masyarakat disuguhkan dengan perdebatan hitam-putih mekanisme pemilihan kepala daerah apakah secara langsung atau melalui DPRD. Persoalannya, apakah pilkada yang cocok untuk konteks Indonesia hanya sesederhana menentukan satu di antara pilihan itu untuk provinsi, kabupaten, dan kota secara seragam?

Diskusi publik seharusnya mulai diperluas dengan tidak hanya membahas dikotomi politik elektoral semata. Esensi pembenahan mekanisme pilkada juga harus mampu menuntaskan kasus nyata seperti perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya, serta kepala daerah yang cepat lompat pagar sebelum masa jabatannya usai.

Para politisi di Senayan tidak perlu mempertegas pengubuan politik Pemilu Presiden 2014 dalam pembahasan pembenahan pengaturan pilkada. Jika tidak ingin melakukan perbaikan parsial dan simtomatis, keputusan pengaturan pilkada harus arif mempertimbangkan berlakunya sistem pemerintahan, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta dinamika sosial yang berkembang di tingkat bawah.

Kongruensi sistem presidensialisme?

Mekanisme pilkada memang perlu berkaca pada jenis sistem pemerintahan yang dianut. Namun, tidak berarti bahwa model pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia saat ini memprasyaratkan pemilihan kepala daerah secara langsung di semua level pemerintahan.

Kasus Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa perekrutan kepala daerah di seluruh tingkat pemerintahan daerah tidak harus kongruen dengan penentuan kepala negara di tingkat nasional. Bahkan, pilkada di level pemerintahan tertentu diberlakukan secara asimetris.

Inggris yang menerapkan sistem parlementer, misalnya, belakangan ini justru getol menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung yang berbau presidensial.

The Greater London Authority Act 1999 merupakan pijakan pertama bagi Inggris untuk memilih kepala daerah secara langsung. Setelah itu, pemerintah nasional Inggris mengeluarkan kebijakan menghargai keragaman dengan merumuskan empat pilihan model pemerintahan lokal yang dimuat dalam UU Pemda Tahun 2000.

Keempat model tersebut adalah mayor/cabinet, mayor/council-manager, cabinet, dan sistem komite yang dimodifikasi (Hambleton dan Sweeting, 2004). Pemilihan kepala daerah langsung melekat pada model mayor/cabinet dan model mayor/council-manager.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X